Piru, Kilasnusantaranews.com – Nasib pembangunan jalan strategis nasional ruas Lokki-Iha Kulur kini berada di ujung tanduk. Menyusul pemasangan kembali garis police line di lokasi tambang batu Pica Kali Laala, Dewan Pengurus Daerah Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengambil langkah cepat.
Organisasi ini akan melakukan konsolidasi besar untuk menemui Kapolda Maluku, Gubernur Maluku, dan DPRD Provinsi Maluku demi mencari solusi agar proyek vital ini tidak batal dilaksanakan.
Hal ini secara tegas disampaikan oleh Sahril Musli, Ketua Bidang Advokasi dan Pembangunan Daerah KBHI SBB, kepada media ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (04/04/2026).
Langkah ini diambil menyusul tindakan Polda Maluku yang kembali memasang garis pembatas di lokasi tambang batu Pica Kali Laala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, pada Kamis (2/4/2026).
Keberadaan garis polisi tersebut memberikan dampak domino yang sangat serius, yakni terhambatnya proses pengerjaan jalan Lokki-Iha Kulur yang dibiayai melalui dana Inpres tahun 2026. Padahal, infrastruktur ini sangat dinantikan masyarakat karena kondisi jalan lama yang sudah rusak parah dan membahayakan keselamatan.
Menanggapi situasi pelik ini, pihak pengelola tambang memastikan bahwa seluruh administrasi dan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebenarnya sudah dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Terkait izin IUP, seluruh proses administrasi sudah kita penuhi. Hanya saja aturan baru sangat menghambat dan butuh waktu yang sangat lama,” ungkap Kristian, perwakilan pihak perusahaan.
Mereka menegaskan kesiapannya untuk dimintai keterangan kapan saja oleh pihak berwenang. Bahkan, kewajiban pembayaran retribusi galian C juga sudah dilunasi sesuai aturan yang berlaku.
“Pihak perusahaan siap dimintai keterangan apabila dibutuhkan. Karena seluruh tahapan perizinan sudah kami taati. Bahkan retribusi galian C juga sudah lunas,” tegasnya.
Oleh karena itu, KBHI bersama seluruh elemen masyarakat Huamual memohon intervensi serius dari para pemimpin daerah.
“Mohon bantuan dan dorongan Gubernur maupun Bapak Kapolda. Ini jalan Huamual yang sangat dibutuhkan masyarakat, jangan sampai proyek nasional ini mati suri hanya karena masalah prosedur yang berbelit,” pungkas Sahril Musli mewakili aspirasi masyarakat. (*)
