Piru,Kilasnusantaranews.com – Realita pahit kini tengah dirasakan oleh masyarakat di pelosok Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Warga masih berjuang keras untuk mendapatkan hak paling mendasar yaitu air bersih, bahkan terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan air hujan dan menempuh perjalanan jauh hingga menyeberang ke dusun lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi memprihatinkan ini terlihat jelas di Dusun Tatinang, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang. Hingga saat ini, krisis air bersih tak kunjung mendapatkan solusi nyata dari pemerintah daerah. Masyarakat setempat tidak memiliki akses terhadap sumber air layak konsumsi, sehingga mereka terpaksa mengandalkan alam seadanya untuk bertahan hidup.
Saat musim hujan tiba, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menampung air menggunakan drum-drum plastik besar yang diletakkan di halaman rumah. Air yang dikumpulkan dengan susah payah itu kemudian disimpan dan dijadikan cadangan untuk bertahan selama berbulan-bulan.
Namun, ketika musim kemarau datang, penderitaan semakin nyata. Keterbatasan sumber air membuat warga harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menyeberang ke dusun lain hanya untuk mencari sumber air yang bisa digunakan. Hak hidup yang seharusnya dijamin oleh negara ini kini menjadi beban berat yang harus dipikul sendiri oleh rakyat.
Kepala Dusun Tatinang, Jainudin Lapacu, yang keterangannya dikutip dari NetMaluku.com, membenarkan kondisi yang dialami warganya. Ia menyebutkan bahwa ketergantungan warga terhadap air hujan merupakan gambaran nyata dari betapa sulitnya akses terhadap air bersih di wilayah tersebut.
“Memang benar apa yang dialami warga kami. Selama ini kami memang bertahan seadanya, dan ketergantungan kami pada air hujan itulah yang menjadi bukti paling nyata betapa sulitnya kami mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi dan dipakai sehari-hari. Kami berharap pemerintah melihat dan mendengar kesulitan ini,” ujar Jainudin Lapacu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: di mana letak pembangunan yang dijanjikan? Mengapa kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama justru dibiarkan terabaikan dan tak kunjung mendapatkan penanganan serius? (*)
