Taniwel Timur, Kilasnusantaranews.com – Kondisi memprihatinkan terjadi di SD Negeri Uwen Pantai, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Para orang tua murid terpaksa harus membawa kursi sendiri dari rumah ke sekolah agar anak-anak mereka bisa duduk dengan layak saat proses belajar mengajar berlangsung.
Hal ini dilakukan lantaran jumlah kursi yang tersedia sangat tidak mencukupi. Ironisnya, kekurangan fasilitas ini terjadi bukan karena kekurangan anggaran. Pasalnya, sekolah tersebut menerima alokasi Dana BOS tahun 2025 mencapai angka besar, yaitu Rp 135.000.000.
Fakta di lapangan menunjukkan, selain minimnya kursi, papan tulis juga terlihat sangat rusak dan tidak pernah diperbaiki. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Sorotan tajam juga ditujukan pada praktik pembayaran honor guru honorer. Disebutkan bahwa para guru sering disuruh menandatangani kuitansi kosong, dan yang membawa kuitansi tersebut bukan Kepala Sekolah atau Bendahara, melainkan suami dari Kepala Sekolah. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya praktik keuangan yang tidak transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah belum bisa dihubungi baik via telepon maupun WhatsApp untuk memberikan klarifikasi atas berbagai tuduhan tersebut.
Menanggapi hal ini, seorang mahasiswa asal Taniwel Timur yang meminta namanya dirahasiakan menyuarakan kekecewaannya.
“Beta melihat ini adalah sebuah pembodohan terhadap anak-anak dan orang tua. Harapan beta, Dinas Pendidikan jangan tutup mata, segera lakukan audit kinerja dan keuangan, turun langsung bertemu guru dan orang tua,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan SBB, La Husni Rumbia, SE, menanggapi laporan ini.
“Beta sudah suruh Korwil untuk cek kondisi lapangan dan segera laporkan hasilnya. Untuk Dana BOS, itu harus transparan dan digunakan sesuai aturan,” tegasnya.
Merespons cepat pemberitaan dan keluhan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat tidak tinggal diam. Instansi ini langsung bergerak melakukan pemeriksaan mendalam ke lokasi sekolah.
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (08/04/2026), Inspektur Daerah, Indra Maruapey, membenarkan hal tersebut.
“Setelah dapat informasi lewat media, saya langsung perintahkan Tim melakukan investigasi ke sekolah. Saat ini tim masih sementara melakukan pengecekan,” ujar Indra Maruapey.
Menurutnya, tim Inspektorat telah melakukan serangkaian langkah verifikasi, antara lain:
1. Konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah.
2. Memeriksa administrasi keuangan bersama Bendahara BOS.
3. Wawancara dan konfirmasi dengan para Guru Honorer satu per satu.
4. Melakukan pengecekan fisik kondisi bangunan serta sarana dan prasarana belajar.
“Tim kami melakukan konfirmasi menyeluruh kepada semua pihak terkait, sekaligus melihat langsung kondisi riil di sekolah tersebut,” tambahnya.
Masyarakat kini menanti hasil akhir dari investigasi Inspektorat ini untuk memastikan apakah benar terjadi penyalahgunaan anggaran atau pelanggaran lainnya, demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. (*)
