PIRU,Kilasnusantaranews.com – Menyikapi berbagai persoalan yang masih menjangkiti dunia pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas dan menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan aparat internal, pihaknya merencanakan pelibatan seluruh elemen masyarakat hingga lembaga pers dalam mengawasi jalannya pendidikan dan penanganan masalah di sekolah-sekolah. Salah satu terobosan konkret yang disiapkan adalah pembentukan Forum Komite Pengawasan yang bertugas memantau dan memastikan seluruh kegiatan di satuan pendidikan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat, La Husni Rumbia, saat memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar pada Senin, 4 Mei 2026 di Pelataran Lapangan Upacara Kantor Bupati SBB, kawasan Desa Morekau.
Dalam pernyataannya, La Husni menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah mencanangkan gerakan besar untuk mengentaskan segala bentuk permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun sistem pendidikan di daerah ini. Ia menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah yang cukup kompleks dan meluas, kekuatan dinas saja tidak cukup. Oleh karena itu, ia mengajak dan membuka ruang seluas-luasnya bagi semua komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan mengawal dunia pendidikan agar berjalan sehat, transparan, dan berkualitas.
“Kami dari Dinas Pendidikan telah mencanangkan program dan gerakan untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang ada di sekolah-sekolah. Langkah ini kami lakukan dengan melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat, karena kami sadar bahwa mengurus pendidikan bukan tugas pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama. Bahkan untuk memperkuat sistem pengawasan di tingkat sekolah, kami juga akan segera membentuk Forum Komite yang anggotanya berasal dari unsur masyarakat, orang tua murid, dan pihak terkait lainnya. Forum ini nantinya akan bekerja memantau, melaporkan, dan membantu dinas dalam memastikan semua kegiatan di sekolah berjalan sebagaimana mestinya,” jelas La Husni Rumbia.
Selain melibatkan masyarakat, La Husni juga secara khusus mengajak seluruh awak media yang bertugas di wilayah Seram Bagian Barat untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan dan berbagai program yang digulirkan. Menurutnya, kehadiran pers yang independen dan kritis sangat dibutuhkan untuk mengawasi sekaligus mengingatkan jika terjadi hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai harapan.
Secara tegas, La Husni juga menyatakan komitmen kuat pihaknya dalam memberantas praktik-praktik korupsi, pungutan liar, maupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan penerapan prinsip besar: “No Gratifikasi, No Suap” atau tidak ada tempat bagi pemberian maupun penerimaan uang suap dalam bentuk apa pun di lingkungan kerjanya maupun di sekolah-sekolah binaan.
“Saya juga mengajak seluruh rekan-rekan media massa untuk turut membantu pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan khususnya, dalam mengawasi jalannya pendidikan serta berbagai program yang kami laksanakan. Kami ingin pers menjadi mata dan telinga kami di lapangan, sekaligus menjadi pengawas sosial yang menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Terkait integritas, saya tegaskan sekali lagi: di lingkungan Dinas Pendidikan Seram Bagian Barat kami pegang teguh prinsip No Gratifikasi, No Suap. Tidak ada ruang bagi praktik pemberian uang, suap, atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan jabatan, perlakuan istimewa, atau fasilitas tertentu. Semuanya harus terbuka, jelas, dan sesuai aturan,” tegasnya dengan nada seriserius
Menanggapi fakta bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan berbagai masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Seram Bagian Barat, La Husni mengaku sangat menyadari kondisi tersebut. Ia tidak menampik bahwa masih ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari aspek sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, hingga manajemen pengelolaan sekolah. Namun, ia berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, seluruh masalah tersebut akan ditangani satu per satu secara sistematis dan tuntas, namun tetap dalam batasan dan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya sadar betul, masih banyak sekali masalah dan tantangan yang harus kita hadapi di dunia pendidikan kita. Mulai dari fasilitas yang belum memadai, penyebaran guru yang belum merata, hingga masalah administrasi dan pelayanan. Namun, saya berjanji kepada masyarakat dan kepada seluruh pihak, bahwa kami akan melakukan perbaikan demi perbaikan secara bertahap dan terukur. Semua pembenahan dan penyelesaian masalah akan kami lakukan sesuai koridor aturan yang berlaku, tidak ada jalan pintas, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin pendidikan di Seram Bagian Barat benar-benar pulih, membaik, dan melahirkan generasi penerus yang cerdas serta berkarakter,” janji La Husni.
Langkah pembentukan Forum Komite dan pelibatan media ini diharapkan menjadi titik balik yang positif, di mana pengawasan tidak lagi bersifat sepihak dari atas ke bawah, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh elemen demi kemajuan pendidikan di bumi Saka Mese Nusa.(*)
