Piru, Kilasnusantaranews.com – Skandal dugaan korupsi anggaran hingga ratusan juta rupiah dan praktik pemerasan yang melibatkan Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, kini berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kasus yang sudah berjalan terstruktur dan sistematis sejak tahun 2024 ini tidak lagi sekadar dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat satuan kerja. Berkat adanya bukti kuat berupa rekaman suara, tabir praktik korupsi yang diduga menjangkau hingga ke pejabat tinggi daerah akhirnya terbuka lebar.
Isi rekaman yang dihimpun media ini mengungkap skema pembagian dana yang sangat rinci dan cukup mengejutkan. Dalam percakapan yang terekam, terduga pelaku mengakui secara gamblang bahwa uang yang dikumpulkan tidak hanya ditujukan untuk kantong pribadinya dan bendahara puskesmas semata, melainkan juga disalurkan ke pihak-pihak luar. Secara spesifik disebutkan adanya alokasi dana sebesar 5 juta rupiah untuk lingkungan Dinas Kesehatan dan 7 juta rupiah untuk Inspektorat Daerah SBB. Fakta ini mematahkan anggapan bahwa pelanggaran hanya terjadi di lingkup puskesmas; ini adalah bukti nyata adanya jaringan yang berpotensi merusak sendi-sendi pemerintahan daerah.
Menghadapi fakta yang mencengangkan ini, Komisi III DPRD Kabupaten SBB bereaksi keras dan menegaskan tidak mau tahu kompromi. Sekretaris Komisi III, Rahmat Basiha, SH, menilai tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terang-terangan terhadap amanah rakyat dan merupakan noda hitam besar bagi wajah pelayanan publik.
“Sangat memalukan dan tidak bisa dimaafkan! Aparatur yang seharusnya berjuang untuk kesehatan rakyat malah menjadikan jabatan sebagai ladang uang haram. Apalagi kini ada bukti rekaman yang menyebut nama-nama pejabat daerah. Ini bukan pelanggaran disiplin biasa, ini dugaan tindak pidana korupsi yang harus diselidiki sampai ke akar-akarnya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas Rahmat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (22/03/2026).
Rahmat menegaskan, anggaran kesehatan adalah hak hidup rakyat yang dialokasikan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk dikorupsi atau dijadikan alat pemerasan terhadap sesama pegawai. Praktik penekanan dan ancaman yang diduga dilakukan Lessil terhadap stafnya adalah bukti nyata betapa rusaknya tata kelola dan moralitas di instansi tersebut.
“Jika benar ada aliran dana ke lembaga pengawas atau dinas teknis seperti yang tertuang dalam rekaman, ini adalah alarm bahaya bagi seluruh pemerintahan SBB. Bagaimana mungkin lembaga yang tugasnya mengawasi kepatuhan justru terseret dalam skema pembagian uang haram? Ini harus dijawab dengan bukti nyata, bukan sekadar penyangkalan kosong,” sorot Rahmat dengan tajam.
Komisi III dengan tegas mendesak seluruh lembaga penegak hukum—mulai dari Inspektorat Daerah, Kepolisian, hingga Kejaksaan—untuk bergerak cepat dan berani. Penyelidikan tidak boleh berhenti hanya di meja kerja Kepala Puskesmas, melainkan harus memverifikasi kebenaran isi rekaman dan memanggil semua pihak yang namanya disebutkan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
“Kami tidak akan membiarkan kasus ini mati suri atau dijadikan bahan tawar-menawar politik. Siapa pun yang terbukti bersalah, sekalipun pejabat tinggi, harus dijatuhi sanksi berat sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada yang boleh berada di luar hukum. Kalau pengawas saja terlibat, lalu siapa lagi yang akan menjaga amanah rakyat?” tegasnya.
Lebih jauh, Komisi III juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan menambal celah pengelolaan anggaran kesehatan di SBB. Mekanisme akuntabilitas harus diperketat agar kasus serupa tidak lagi terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat dipulihkan kembali.
“Kami menuntut kejelasan dan keadilan secepatnya. Jangan biarkan nama baik Kabupaten SBB terus ternoda oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan sendiri,” tutup Rahmat.
Masuk Libur Lebaran Tetap Disidik, Kepala Inspektorat Janji Bongkar Keterlibatan Internal: Jangan Ada yang Nakal!
Terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, saat dikonfirmasi media melalui telepon dan pesan WhatsApp memberikan tanggapan langsung terkait seretnya nama lembaganya dalam skandal tersebut. Alih-alih menampik atau berlindung di balik prosedur birokrasi, Indra justru membuka kemungkinan adanya kebocoran atau keterlibatan oknum di tubuh institusinya sendiri dan berjanji akan bertindak tegas.
” masuk masa libur Lebaran, kami akan segera melakukan proses investigasi menyeluruh terkait kasus ini, termasuk memverifikasi kebenaran adanya keterlibatan oknum-oknum pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah. Kita mau cek langsung ke lapangan, jangan ada yang nakal ,” tegas Indra.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kasus ini telah menembus batas instansi puskesmas dan kini menyasar ke lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan integritas. Masyarakat kini menanti dengan tajam, apakah janji investigasi ini akan berjalan berani dan tuntas sampai ke akarnya, atau hanya sekadar gerakan formalitas belaka yang berakhir tanpa hasil yang nyata meskipun bukti kuat sudah ada di tangan. (*)
