Piru, Kilasnusantaranews.com – Tidak mau tinggal diam melihat skandal dugaan korupsi dan pemerasan yang mengguncang pelayanan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat segera mengambil langkah hukum dan politik.
Ketua DPRD, Andreas H. Koly, memastikan lembaganya akan segera memanggil pihak-pihak yang terseret dalam kasus ini, termasuk Kepala Puskesmas Inamosol dan pihak Inspektorat Daerah, untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Andreas H. Koly kepada media ini melalui pesan WhatsApp pada Selasa (31/03/2026), tak lama setelah ia kembali dari Kota Ambon. Menurutnya, kedatangannya kembali ke Seram Bagian Barat akan segera diikuti dengan gerakan nyata fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD.
“Beta bale dari Ambon Katong rencana undang Kapus dan Inspektorat,” ujar Andreas singkat namun tegas.
Menjelaskan lebih lanjut maksud dan tujuan pemanggilan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa undangan ini dikeluarkan berkaitan langsung dengan dugaan penyalahgunaan jabatan serta penyalahgunaan keuangan atau anggaran yang kini menjadi sorotan tajam publik. DPRD ingin mendengar keterangan langsung dan memastikan kebenaran dari seluruh temuan serta bukti yang beredar, agar tidak ada kebenaran yang ditutup-tutupi.
“Terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan,
Hari Kamis🙏.” Kata Ketua DPRD SBB
Kasus yang melibatkan Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, ini memang telah berkembang menjadi krisis kepercayaan besar. Berkat bukti rekaman suara, skema kejahatan yang diduga berjalan terstruktur sejak 2024 kini terbuka lebar. Dalam rekaman tersebut, terduga pelaku mengakui adanya pembagian dana, termasuk alokasi senilai 5 juta rupiah untuk lingkungan Dinas Kesehatan dan 7 juta rupiah untuk Inspektorat Daerah SBB, selain penggunaan untuk kepentingan pribadi. Fakta ini sangat mencengangkan karena menyiratkan bahwa jaringan korupsi diduga telah menyusup hingga ke lembaga yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.
Selain itu, terungkap pula praktik pemotongan anggaran perjalanan dinas yang diduga dilakukan secara sistematis kepada pegawai. Pada tahun 2024, setiap pegawai dipotong senilai 700 ribu rupiah, dan Pemotongan sebesar 500 ribu rupiah per orang dari total 40 pegawai juga di lakukan pada tahun 2025. Hal ini dibenarkan oleh sejumlah pegawai yang bahkan siap bersaksi di hadapan aparat. Ironisnya, setelah kasus meledak, Alexander Lessil diketahui melakukan pengembalian dana senilai 23 juta rupiah yang dinilai sebagai pengakuan tidak langsung, namun hingga kini ia masih memilih diam dan tidak merespons saat dihubungi berulang kali.
Langkah DPRD yang dipimpin Koly ini dinilai sangat tepat dan mendesak. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan anggaran rakyat digunakan sesuai tujuannya. Rencana pemanggilan ini diharapkan dapat menjadi pintu pembuka untuk mengusut kasus ini sampai ke akarnya, terutama mengingat Inspektorat Daerah yang juga akan dipanggil merupakan institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan, namun justru namanya terseret dalam aliran dana haram.
Merespons perkembangan ini, Aktivis Maluku asal SBB, Sahril Musli, SH, menilai bahwa bukti yang ada mulai dari rekaman suara, data pemotongan, hingga keterangan saksi sudah sangat lengkap dan sah secara hukum. Ia pun mendesak agar seluruh lembaga negara, mulai dari DPRD, Kepolisian, hingga Kejaksaan, bergerak serentak tanpa rasa takut.
“Bukti sudah terang benderang dan tidak bisa dibantah. Jika lembaga pengawas saja terlibat, maka ini alarm bahaya bagi seluruh pemerintahan daerah. DPRD harus tegas, dan Kejaksaan tidak boleh hanya menjalankan penyelidikan sebatas formalitas. Masyarakat sedang menilai, apakah hukum di SBB berlaku sama untuk semua orang, atau hanya untuk rakyat kecil,” tegas Sahril.(*)
