Jakarta,Nusantaraharian.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, memberikan catatan kritis terkait kesenjangan kualitas infrastruktur jalan dalam Rapat Kerja Evaluasi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026. Politisi asal Maluku ini menyoroti perbedaan signifikan antara layanan jalan tol dan non-tol, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan ego sektoral yang menghambat perbaikan. Senin, 13 April 2026.
Dalam interupsinya, Saadiah memaparkan data survei yang menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jauh. Tingkat kepuasan pengguna jalan tol mencapai 91%, sementara pengguna jalan non-tol hanya berada di angka 73%. Menurutnya, angka ini mencerminkan adanya perbedaan kualitas fisik dan fasilitas pendukung yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ada ketimpangan signifikan antara kualitas layanan jalan tol dan non-tol. Beberapa evaluasi yang muncul adalah kondisi fisik jalan yang rusak hingga minimnya penerangan jalan di jalur non-tol,” ujar Saadiah.
Poin paling tajam yang disampaikan Saadiah adalah mengenai birokrasi yang berbelit dalam perbaikan jalan. Ia mengungkapkan sering menemukan kondisi di mana pemerintah pusat melalui Balai Jalan menolak memperbaiki kerusakan dengan alasan status jalan tersebut adalah kewenangan provinsi atau kabupaten.
“Ketika ada temuan kerusakan jalan nasional, Balai siap mengerjakan. Tapi begitu statusnya jalan kabupaten atau provinsi, mereka langsung angkat tangan. Padahal, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) juga sudah terbatas,” tegasnya.
Saadiah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera meninjau kembali klasifikasi status jalan yang selama ini menjadi tembok penghambat pelayanan publik. Ia menekankan bahwa klasifikasi administratif tidak seharusnya mengorbankan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Mengapa harus ada saling lempar tanggung jawab? Bukankah ini semua infrastruktur yang ada di Indonesia? Status jalan ini harus dievaluasi, karena penggunanya, baik jalan nasional maupun daerah semuanya membayar pajak yang sama,” pungkasnya dengan tegas Saadiah
Saadiah berharap Kementerian PU memiliki strategi yang lebih integratif agar kualitas jalan non-tol dapat ditingkatkan setara dengan standar jalan tol.
Ia mengingatkan bahwa jalur non-tol merupakan urat nadi ekonomi masyarakat yang juga memegang peranan krusial saat mobilisasi besar seperti arus mudik Lebaran. Oleh karena itu, perlakuan yang sama dan perbaikan yang merata mutlak harus dilakukan demi pelayanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
