Piru, Kilasnusantaranews.com – Data terbaru yang dirilis oleh Katadata Insight Center bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menyoroti kondisi sosial ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Tercatat, sebanyak 21,85 persen penduduk di daerah ini masih masuk dalam kategori miskin.
Angka ini memang menunjukkan tren penurunan tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 22,31 persen, namun secara absolut, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ini masih sangat tinggi dan memprihatinkan.
Secara peringkat, Kabupaten Seram Bagian Barat menempati urutan keempat tertinggi untuk angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Berikut adalah perbandingan persentase penduduk miskin di wilayah Maluku tahun 2025:
1. Kabupaten Maluku Barat Daya: 27%
2. Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 23%
3. Kabupaten Kepulauan Aru: 23%
4. Kabupaten Seram Bagian Barat: 21,85%
5. Kabupaten Maluku Tenggara: 21%
6. Kabupaten Seram Bagian Timur: 20%
7. Kota Tual: 19%
8. Kabupaten Maluku Tengah: 16%
9. Kabupaten Buru: 15%
10. Kabupaten Buru Selatan: 14%
11. Kota Ambon: 4%
Data mencatat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di SBB mengalami tren penurunan. Pada periode sebelumnya, angka kemiskinan sempat menyentuh 26,5 persen dan kini turun menjadi 21,85 persen.
Namun, dengan total penduduk Kabupaten SBB yang mencapai sekitar 216.090 jiwa (data BPS 2024), maka dapat dihitung bahwa masih ada lebih dari 47 ribu jiwa yang saat ini masih hidup dalam kondisi kurang mampu.
Kondisi di SBB sangat kontras jika dibandingkan dengan indikator ekonomi nasional yang tercatat per Maret 2026:
Data Makro Ekonomi Nasional:
– Persentase Kemiskinan Nasional: 7,50%
– Pertumbuhan Ekonomi: 5,11%
– Inflasi (yoy): 3,48%
– Nilai Tukar USD/IDR: 17.228
– Gini Ratio: 0,38
Angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 21,85%, yang artinya LEBIH DUA KALI LIPAT bahkan hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata kemiskinan nasional yang hanya 7,50%.
Sementara pertumbuhan ekonomi nasional tercatat solid dan nilai tukar rupiah relatif stabil, kenyataan di lapangan SBB masih menunjukkan bahwa kesejahteraan belum merata sampai ke akar-akar masyarakat.
Data ini menjadi tamparan keras dan evaluasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pertanyaannya kini: Program-program apa yang sudah berjalan dan anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan setiap tahun, mengapa angka kemiskinan masih bertengger di angka yang sangat tinggi ini?
Masyarakat berhak menuntut kerja nyata, bukan sekadar administrasi dan kebijakan yang hanya indah di atas kertas, namun realita kemiskinan masih mendera rakyat.(*)
