Piru,Kilasnusantaranews.com – Fenomena penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi (missmatch) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali mencuat dan menuai kemarahan publik. Kali ini, Dinas Perikanan yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan justru dipimpin oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang ilmu kelautan.
Fakta mengejutkan terungkap bahwa dua posisi strategis Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Perikanan justru diisi oleh pejabat berlatar belakang pendidikan Sarjana Sosial (S.Sos). Padahal, di instansi tersebut terdapat banyak pegawai asli Sarjana Perikanan yang ahli dan kompeten, namun justru dipinggirkan dan tidak diberi kepercayaan.
Hal ini disampaikan secara tegas oleh salah satu Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/04/2026).
“Sebenarnya orang-orang yang dilantik itu tidak punya kemampuan di bidangnya. Apalagi Dinas Perikanan itu adalah dinas teknis yang butuh keahlian khusus. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja maksimal jika ilmunya tidak sesuai? Mereka hanya bisa diam dan tidak bisa bekerja secara profesional,” ujar sumber tersebut dengan nada kecewa mendalam.
“Mereka tidak bisa bekerja karena tidak punya kemampuan teknisnya. Akibatnya pelayanan akan terganggu, program macet, dan yang paling menyedihkan, ada banyak pegawai sarjana perikanan yang kompeten justru tidak dipakai. Kenapa yang tidak punya ilmu perikanan justru yang diangkat dan ditempatkan?” tanyanya.
Kasus ini menjadi bukti nyata betapa kontradiktifnya antara janji politik dengan realita di lapangan. Visi besar yang digaungkan yaitu “SBB Maju Berbasis Agro-Marine” seolah hanya menjadi tulisan manis di atas kertas yang tidak pernah serius dijalankan.
Sangat dipertanyakan, bagaimana cita-cita menjadikan SBB sebagai daerah maju yang berbasis pada sektor kelautan dan perikanan itu bisa tercapai, jika orang yang memegang kendali di sektor utama tersebut justru orang yang tidak mengerti ilmunya?
“Artinya bagaimana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan SBB Maju Berbasis Agro-Marine bisa direalisasikan dengan baik?
Ini sangat ironis. Slogannya berteriak soal Marine atau Kelautan, tapi kenyataannya Dinas Perikanan dipimpin oleh Sarjana Sosial. Orang yang paham ilmu perikanan tidak dipakai, yang tidak punya kemampuan justru yang duduk di kursi kepemimpinan. Ini jelas kesalahan fatal dan bukti nyata bahwa visi itu hanya pencitraan semata, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa pemerintahan di SBB sedang mengalami kemunduran. Prinsip Right Man on the Right Place jelas-jelas dilanggar. Penempatan ini bukan hanya menghambat kinerja birokrasi, tapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat kini menunggu tanggapan serius. Apakah kondisi memalukan ini akan dibiarkan terus terjadi, atau ada keberanian untuk meluruskan demi terwujudnya SBB yang benar-benar maju dan sejahtera sesuai janji yang diucapkan.(*)
