PIRU, Kilasnusantaranews.com – Aroma tidak sehat dalam dinamika politik Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kian terasa. Seorang anggota DPRD SBB berinisial MR menjadi sasaran tuduhan perselingkuhan setelah secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kondisi pemerintahan daerah dan dugaan campur tangan pihak di luar struktur resmi kekuasaan.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius di tengah publik: apakah kritik terhadap pemerintah kini harus dibayar dengan serangan terhadap kehormatan pribadi?
MR sebelumnya menyampaikan kritik tajam tepat usai upacara Hari Pendidikan Nasional pada 4 Mei 2026. Di hadapan sejumlah warga dan peserta upacara, ia menilai pemerintahan daerah belum menunjukkan arah perubahan yang jelas meski masa kepemimpinan kepala daerah hampir genap satu tahun.
“Rakyat belum merasakan perubahan nyata. Yang muncul justru berbagai persoalan birokrasi dan tata kelola pemerintahan,” tegas MR Di Beberapa Portal Berita yang kemudian menyebar luas di media sosial.
Tak berhenti di situ, MR juga secara terang menyinggung dugaan adanya pengaruh kuat dari pihak yang tidak memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, namun disebut-sebut ikut menentukan arah kebijakan daerah.
Pernyataan itulah yang diduga menjadi titik awal memanasnya situasi politik di SBB.
Beberapa waktu setelah kritik tersebut viral, muncul tuduhan mengejutkan di salah satu grup percakapan warga. MR dituding memiliki hubungan terlarang dengan seorang ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.
Tuduhan itu disebut dilontarkan oleh sesama anggota DPRD yang juga diketahui berprofesi sebagai kontraktor proyek.
Publik pun mulai mempertanyakan motif di balik kemunculan isu tersebut. Tidak sedikit yang menilai tuduhan itu sarat kepentingan politik dan sengaja dimainkan untuk membungkam suara kritis.
“Begitu ada yang mulai bicara soal bobroknya pemerintahan, langsung diserang dengan isu pribadi. Ini pola lama untuk menjatuhkan karakter orang,” ujar seorang warga SBB yang meminta namanya dirahasiakan.
Sorotan publik semakin tajam karena pihak yang melontarkan tuduhan disebut pernah diperiksa aparat penegak hukum terkait sejumlah proyek pembangunan. Meski belum ada penjelasan resmi mengenai proses hukumnya, fakta itu membuat masyarakat menilai tuduhan terhadap MR tidak sepenuhnya berdiri di atas kepentingan moral.
Di tengah polemik yang berkembang, banyak pihak menilai substansi kritik MR justru tenggelam oleh isu pribadi yang belum tentu memiliki dasar kuat. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal buruk bagi demokrasi daerah, di mana kritik terhadap penguasa berpotensi dibalas dengan serangan personal.
“Kalau wakil rakyat yang kritis saja bisa ditekan dengan cara seperti ini, bagaimana masyarakat biasa mau bersuara?” kata warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari MR maupun pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.
Namun polemik ini telah memantik kekhawatiran luas tentang semakin sempitnya ruang kritik terhadap pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.(Redaksi)
