Huamual,Kilasnusantaranews.com – Dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menjadi sorotan warga.
Anggaran BUMDes tahun 2025 yang disebut mencapai Rp250 juta dikabarkan telah dicairkan dan dibuat laporan pertanggungjawaban, namun hingga kini masyarakat mengaku tidak melihat adanya program nyata yang dijalankan.
Seorang warga Desa Lokki yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat mempertanyakan penggunaan dana tersebut karena tidak ada aktivitas maupun program BUMDes yang dirasakan langsung oleh warga.
“Anggaran BUMDes itu katanya sudah cair sekitar Rp250 juta dan sudah dibuat laporan pertanggungjawaban. Tapi masyarakat tidak pernah tahu programnya apa, karena memang tidak ada kegiatan yang berjalan,” ujar warga tersebut kepada media ini, Sabtu (9/5/2025).
Menurutnya, selama ini BUMDes Desa Lokki dinilai tidak aktif dan tidak memiliki program yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Warga berharap pemerintah desa maupun pihak terkait dapat membuka secara transparan penggunaan dana BUMDes agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa Lokki, Salmon F. Purimahua, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait anggaran maupun program BUMDes tahun 2025. Ia beralasan belum menjabat sebagai pejabat desa pada saat anggaran tersebut dicairkan.
“Saya belum menjabat saat itu, jadi terkait anggaran dan program BUMDes tahun 2025 saya tidak tahu,” kata Salmon singkat.
Terpisah, La Empi yang disebut sebagai bendahara BUMDes Desa Lokki juga mengaku tidak mengetahui secara keseluruhan besaran anggaran BUMDes tahun 2025.
Ia Saat Dikonfirmasi Lewat Telepon WhatsApp nya mengatakan baru bergabung dalam struktur BUMDes beberapa bulan terakhir.
Menurut pengakuannya, dirinya hanya mengelola dana sekitar Rp40 juta yang diperuntukkan bagi pekerjaan sagu di Dusun Tanah Goyang.
“Beta bukan ketua, ketua itu Buce Pesiwalima. Beta bendahara baru beberapa bulan terakhir, setelah itu su tidak lagi. Terkait jumlah anggaran keseluruhan beta juga tidak tahu,” ujar La Empi.
Ia juga mengaku belum pernah melihat maupun menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus BUMDes.
“Kalau soal SK, beta juga belum pernah lihat atau dapat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BUMDes Desa Lokki, Buce Pesiwalima, yang dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (9/5/2026), tidak memberikan komentar terkait dugaan tersebut. Ia justru meminta media untuk menghubungi Pemerintah Desa Lokki.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait tata kelola administrasi dan transparansi pengelolaan BUMDes Desa Lokki, termasuk kejelasan struktur kepengurusan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat maupun instansi terkait dapat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran BUMDes Desa Lokki agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat desa.(*)
