PIRU,Kilasnusantaranews.com-Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tahun anggaran 2017 hingga 2020, kini memasuki tahap krusial.
Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dikabarkan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal dari Kejaksaan Tinggi Maluku terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Hasil pemeriksaan itu disebut menjadi dasar lanjutan sebelum dilakukan ekspos dan penetapan tersangka.
Informasi tersebut disampaikan pihak Kejaksaan saat dikonfirmasi awak media. Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen (Plt Kasintel) Kejari SBB, Aninditia Widyanti di Kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian pada Rabu 13 Mei 2026, membenarkan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan dan dalam waktu dekat akan memasuki tahapan gelar perkara.
“Iya, kami sudah menerima hasil pemeriksaan internal. Terkait penetapan tersangka, dalam waktu dekat akan dilakukan ekspos setelah gelar perkara,” ujar Aninditia Widyanti kepada wartawan.
Meski demikian, Kejaksaan belum membuka identitas maupun jumlah calon tersangka yang akan ditetapkan. Pihak Kejaksaan meminta publik bersabar hingga seluruh tahapan hukum selesai dilakukan.
“Kalau jumlah calon tersangka jangan dulu disampaikan,” tambahnya.
Kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Lokki menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan anggaran desa selama empat tahun berturut-turut, yakni 2017, 2018, 2019, hingga 2020.
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi warga, hingga program pelayanan sosial masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, pengelolaan anggaran tersebut diduga tidak berjalan sesuai ketentuan dan memunculkan indikasi penyimpangan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyidik Kejaksaan telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk aparatur desa dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut.
Selain pemeriksaan saksi, tim penyidik juga disebut telah mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen kegiatan fisik, serta sejumlah bukti lain yang berkaitan dengan penggunaan ADD dan DD Negeri Lokki.
Perkembangan kasus ini terus menjadi sorotan masyarakat di Kecamatan Huamual dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Warga berharap Kejaksaan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kasus dugaan korupsi dana desa harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan.
“Dana desa itu uang rakyat. Kalau benar ada penyimpangan, maka harus diproses hukum secara terbuka agar ada efek jera,” ujar salah satu warga Huamual.
Publik juga meminta agar proses penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan internal semata, melainkan benar-benar ditindaklanjuti hingga penetapan tersangka dan proses persidangan.
Saat ini Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat masih melakukan pendalaman serta melengkapi sejumlah dokumen dan alat bukti sebelum dilakukan ekspos perkara. Gelar perkara disebut akan menjadi tahapan penting untuk menentukan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai nilai pasti kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Lokki. Namun sumber internal menyebutkan, proses hukum terus bergerak dan pengumuman resmi terkait tersangka akan disampaikan setelah seluruh tahapan administrasi dan pembuktian selesai dilakukan.(*)
