PIRU,Kilasnusantaranews.com — Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026—momen yang kerap diisi pidato tentang kemajuan dan pemerataan—sebuah ironi terjadi di pedalaman Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Seorang nenek berusia 70 tahun, Balandina Tibalimeten, harus ditandu warga sejauh sekitar empat kilometer hanya untuk mencapai layanan kesehatan terdekat.
Peristiwa itu terjadi di Desa Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Rabu (20/5/2026). Tanpa akses jalan yang bisa dilalui kendaraan, warga terpaksa membuat tandu darurat dari kain dan bambu. Tubuh renta Balandina dibaringkan di atasnya, lalu dipikul bergantian melewati jalan setapak yang licin, semak belukar, dan tanjakan curam menuju titik jemput kendaraan di jalan raya.
Perjalanan yang melelahkan itu menjadi satu-satunya pilihan. Di desa pegunungan tersebut, ambulans bukanlah solusi karena tidak ada jalan yang memadai. Harapan warga saat keadaan darurat bukan pada sistem layanan kesehatan, melainkan pada solidaritas sesama.
Kondisi ini menyingkap persoalan yang lebih mendasar: ketiadaan infrastruktur dan layanan kesehatan primer. Hingga kini, Desa Lohia Sapalewa belum memiliki fasilitas kesehatan seperti polindes atau puskesmas pembantu. Tenaga kesehatan pun tidak menetap di wilayah itu.
Akibatnya, setiap warga yang jatuh sakit menghadapi risiko berlapis—bukan hanya karena penyakit, tetapi juga karena sulitnya menjangkau pertolongan medis. Jika kondisi pasien memburuk di tengah perjalanan, warga tidak memiliki banyak pilihan selain pasrah.
Situasi tersebut berbanding terbalik dengan narasi pembangunan yang kerap disampaikan pemerintah. Bertahun-tahun masyarakat di wilayah itu hidup dalam keterisolasian, sementara laporan kemajuan infrastruktur terus diklaim meningkat.
Peristiwa yang dialami Balandina memunculkan pertanyaan tentang efektivitas distribusi anggaran dan prioritas pembangunan. Ke mana alokasi dana infrastruktur yang setiap tahun digelontorkan? Mengapa akses dasar seperti jalan dan layanan kesehatan belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil?
Warga setempat mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Provinsi Maluku, hingga pemerintah pusat untuk segera bertindak konkret. Mereka menuntut pembangunan akses jalan menuju desa, penyediaan fasilitas kesehatan dasar, serta penempatan tenaga medis secara permanen.
“Jangan tunggu ada yang meninggal di tengah jalan baru bergerak. Kami juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar seorang warga.
Kisah Balandina Tibalimeten menjadi ironi yang menampar makna kebangkitan nasional. Di saat sebagian wilayah menikmati kemajuan, masih ada warga yang harus mempertaruhkan nyawa di atas tandu darurat hanya untuk mencapai layanan kesehatan.
Peristiwa ini bukan sekadar cerita dari pelosok. Ia adalah pengingat keras bahwa kebangkitan belum sepenuhnya dirasakan semua warga negara.(*)
