AMBON,Kilasnusantaranews.com – Angka pengangguran terbuka sebesar 5.822 orang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada awal tahun 2025 menempatkan daerah ini pada posisi menengah ke atas jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku. Hal ini terlihat jelas dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku untuk periode yang sama.
Secara keseluruhan, jumlah pengangguran terbuka di seluruh Provinsi Maluku pada awal tahun 2025 tercatat mencapai puluhan ribu orang, dengan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Perbandingan ini menjadi acuan penting untuk melihat seberapa besar tantangan yang dihadapi setiap pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja usia produktif.
Daftar Perbandingan Jumlah Pengangguran Terbuka di Maluku (Awal 2025)
Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh BPS Provinsi Maluku, berikut adalah urutan jumlah pengangguran terbuka di setiap kabupaten dan kota di Maluku, dari yang tertinggi hingga terendah:
1. Kota Ambon: 21.240 orang
2. Kabupaten Maluku Tengah: 15.811 orang
3. Kabupaten Seram Bagian Barat: 5.822 orang
4. Kabupaten Seram Bagian Timur: 4.107 orang
5. Kota Tual: 3.709 orang
6. Kabupaten Maluku Tenggara: 3.650 orang
7. Kabupaten Buru: 2.894 orang
8. Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 2.145 orang
9. Kabupaten Maluku Barat Daya: 1.214 orang
10. Kabupaten Kepulauan Aru: 1.033 orang
11. Kabupaten Buru Selatan: 541 orang
Dari daftar tersebut, terlihat bahwa Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengangguran yang jauh melebihi daerah lain. Hal ini wajar mengingat Ambon memiliki jumlah penduduk usia kerja yang paling banyak dan menjadi tujuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Maluku.
Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Barat berada di urutan ketiga. Meskipun jumlahnya jauh di bawah Ambon dan Maluku Tengah, angka hampir 6.000 orang ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang jumlah penganggurannya di bawah 4.000 orang. Di sisi lain, Kabupaten Buru Selatan menjadi daerah dengan jumlah pengangguran paling sedikit, hanya sekitar 500 orang, yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut berjalan relatif lebih baik.
Selain melihat jumlah absolut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) – yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja – juga menjadi indikator penting untuk membandingkan kondisi ketenagakerjaan antarwilayah.
Data BPS menunjukkan bahwa TPT rata-rata di seluruh Provinsi Maluku pada awal tahun 2025 tercatat sekitar 5,95 persen. Adapun posisi masing-masing daerah adalah sebagai berikut:
Kota Ambon: Sekitar 8,2 persen
Kabupaten Maluku Tengah: Sekitar 7,8 persen
Kabupaten Seram Bagian Barat: Sekitar 5,7 persen
Kabupaten Seram Bagian Timur: Sekitar 5,2 persen
Kota Tual: Sekitar 4,9 persen
Kabupaten Maluku Tenggara: Sekitar 4,7 persen
Kabupaten Buru: Sekitar 4,3 persen
Kabupaten Kepulauan Tanimbar: Sekitar 3,9 persen
Kabupaten Maluku Barat Daya: Sekitar 3,1 persen
Kabupaten Kepulauan Aru: Sekitar 2,8 persen
Kabupaten Buru Selatan: Sekitar 2,2 persen
Dari sisi persentase, TPT Seram Bagian Barat sedikit di bawah rata-rata provinsi. Artinya, jika dilihat dari proporsinya terhadap jumlah angkatan kerja, kondisi ketenagakerjaan di SBB sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata di Maluku, namun masih kalah dibandingkan sebagian besar daerah di bagian selatan dan barat provinsi.
Perbedaan angka pengangguran antarwilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya:
Struktur Ekonomi: Daerah yang ekonominya lebih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan (seperti Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya) cenderung memiliki angka pengangguran yang lebih rendah, karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, daerah perkotaan atau daerah yang sedang dalam proses pembangunan lebih banyak menghadapi tantangan penyerapan tenaga kerja.
Ketersediaan Lapangan Kerja: Kota Ambon dan Maluku Tengah memiliki lebih banyak lembaga pemerintahan, usaha perdagangan, dan jasa, namun jumlah pencari kerja yang datang ke sana juga jauh lebih banyak, sehingga persaingan menjadi lebih ketat.
Kualitas Sumber Daya Manusia: Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di setiap daerah juga berpengaruh. Di beberapa wilayah, keterampilan yang dimiliki pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Perbandingan ini memberikan gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Meskipun posisinya tidak berada di urutan teratas, angka 5.822 pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan serius.
Pemerintah daerah perlu belajar dari daerah yang berhasil menekan angka pengangguran rendah, misalnya dengan memperkuat sektor unggulan lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menciptakan iklim investasi yang menarik agar pengusaha mau masuk dan membuka lapangan kerja baru.
Data lengkap dan rinci mengenai kondisi ketenagakerjaan di seluruh kabupaten dan kota di Maluku akan dimuat dalam publikasi resmi “Provinsi Maluku Dalam Angka 2026” dan “Kabupaten/Kota Dalam Angka 2026” yang akan dirilis oleh BPS Provinsi Maluku dan kantor statistik setempat sepanjang tahun ini. Publikasi tersebut akan menjadi acuan utama bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat untuk memahami lebih dalam dinamika ketenagakerjaan di tanah Maluku.(Redaksi)
