Ternate, Kilasnusantaranews.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, secara tegas menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan. Dalam kunjungan kerja reses di Maluku Utara, Rabu (22/04/2026), politisi asal Maluku ini mendesak agar Tol Laut dijadikan solusi utama dan prioritas pembangunan.
Saadiah menilai bahwa selama ini pendekatan pembangunan belum sepenuhnya memihak pada karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Terlihat jelas kesenjangan yang sangat mencolok antara pembangunan di wilayah barat dengan di timur Indonesia.
“Kalau di daratan ada tol dan kereta api, maka di wilayah kepulauan harus ada tol laut sebagai solusi konektivitas,” ujar Saadiah tegas dalam rapat bersama mitra kerja kementerian dan pemerintah daerah.
Saadiah membandingkan pesatnya pembangunan jalan tol dan rel kereta api di Pulau Jawa dan wilayah barat, yang kontras dengan kondisi di Maluku dan Maluku Utara. Meskipun wilayah timur didominasi lautan, namun dukungan infrastruktur transportasi laut justru sangat minim.
Masih banyak daerah kepulauan yang belum memiliki dermaga yang memadai, serta armada transportasi laut yang kurang memadai. Hal ini berdampak langsung pada isolasi wilayah, mahalnya biaya logistik, dan tingginya harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Konektivitas adalah kunci utama. Selama akses terbatas, ekonomi akan sulit tumbuh maksimal dan kesejahteraan sulit diratakan,” tambahnya.
Selain masalah laut, Saadiah juga menyoroti masalah udara. Mahalnya harga tiket pesawat menjadi persoalan klasik yang semakin memperburuk keterisolasian masyarakat pulau. Akses antarwilayah menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya menghambat mobilitas manusia dan distribusi barang.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah hati. Diperlukan sinergi kuat antar kementerian, terutama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkeadilan.
Saadiah Uluputty mengingatkan bahwa ketimpangan konektivitas ini berpotensi memperlebar jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Meski daerah seperti Maluku Utara memiliki potensi SDA dan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tanpa akses yang baik, manfaatnya tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil.
Ia mendorong agar program Tol Laut tidak hanya menjadi wacana, tapi diperkuat dan dioptimalkan sebagai strategi nasional.
“Tol laut harus kita dorong menjadi prioritas agar kesenjangan ini tidak terus terjadi. Ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal keadilan pembangunan. Kita harus membangun Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya.
Saadiah berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian lebih serius, sehingga konektivitas terbangun merata dan manfaat pembangunan benar-benar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah terpencil.(*)
