Piru, Kilasnusantaranews.com – Kontroversi pemimpin upacara pada peringatan Hari Kartini ke-147 yang digelar di Tugu Ina Ama Piru, Selasa (21/04/2026), terus bergulir. Setelah menuai badai kritik karena dianggap merusak tatanan birokrasi, pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi.
Dalam penjelasannya, Sekda mencoba membenarkan tindakan Ny. Yeni Rosbayani Asri selaku Ketua TP-PKK yang bertindak sebagai Pembina Upacara dan memimpin langsung para Kepala Dinas serta ASN.
Menurut Sekda, kegiatan apel dan aksi kebersihan lingkungan tersebut merupakan inisiatif atau prakarsa langsung dari TP-PKK Kabupaten SBB.
“Apel yang dipimpin oleh Ibu Yeni Rosbayani Asri ini dalam momentum Hari Kartini. Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada perempuan, menghormati peran wanita dalam pembangunan,” ujar Sekda membenarkan.
Ia pun berusaha memperkuat argumennya dengan menyamakan kondisi di SBB dengan daerah lain.
“Ini bukan hanya di SBB, lho. Di beberapa daerah lain juga dilakukan demikian. Seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, hingga Kota Surabaya, juga ada praktik di mana Ketua TP-PKK bertindak sebagai pembina upacara dalam memperingati Hari Kartini,” tambahnya mencoba melegalkan situasi tersebut.
Namun, penjelasan Sekda tersebut justru memicu kemarahan baru dan dianggap salah kaprah serta memutarbalikkan fakta.
Mantan Rizki Payapo menanggapi dengan sangat tajam.
“Alasan apa lagi ini? Mengaku-ngaku daerah lain juga begitu? Sungguh keterlaluan. Selama ini tata kelola pemerintahan, meskipun ada di daerah lain, itu biasanya dilakukan dalam konteks kegiatan internal PKK atau untuk kader wanita, Bukan untuk memimpin upacara yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan ASN secara kedinasan,” tegas Mansur.
“Ini namanya mencari pembenaran yang salah. Hari Kartini itu untuk menghargai perempuan, bukan berarti harus menempatkan perempuan tersebut berdiri di atas hierarki jabatan negara yang bukan kewenangannya. Jangan salah tafsir!” serunya.
Masyarakat dan kalangan akademisi menilai klarifikasi tersebut sangat lemah dan tidak berdasar secara hukum administrasi negara.
“Kami heran, Sekda sebagai orang nomor satu di birokrasi justru memberikan pembenaran yang salah. Apel Pimpinan OPD dan ASN pemerintahan itu simbol komando. Kalau mau penghargaan, undang sebagai pembicara atau tamu kehormatan, tapi jangan jadikan pembina upacara untuk pejabat struktural,” ujar Rizki Payapo
Tokoh pemuda, Usman Anwar, juga menyoroti upaya membenarkan kesalahan tersebut.
“Jangan mencontoh yang salah, apalagi mengaku-ngaku mengikuti daerah lain. Ini memalukan. Faktanya, sistem di SBB sudah ‘kacau balau’ dan Sekda justru melindungi kesalahan tersebut,” katanya.
Secara aturan dan fakta yang berlaku:
1. TP-PKK adalah lembaga non-struktural kemasyarakatan.
2. Pembina Upacara bagi ASN dan Pejabat haruslah pejabat yang memiliki wewenang komando (Bupati/Sekda/Kepala Dinas).
3. Meskipun momen Hari Kartini, hal itu tidak dapat menghapus struktur hierarki yang sudah ditetapkan undang-undang.
Klarifikasi Sekda dinilai hanya sebagai upaya damage control yang gagal, karena justru semakin memperlihatkan ketidakprofesionalan dan kekacauan sistem pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.(*)
