Piru, Kilasnusantaranews.com – Kasus dugaan pungutan dan pemotongan uang tidak wajar yang terjadi di Puskesmas Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), akhirnya terkuak jelas.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBB, Geriman Kurniawan, secara terbuka mengakui hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Inamosol, Alexander Lessil.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan, Alexander Lessil tidak dapat membantah fakta yang ada. Ia mengakui adanya praktik pemotongan uang terhadap pegawai.
Menurut Geriman, Kapus mengakui bahwa setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas atau kegiatan program, uangnya dipotong sebesar Rp 200.000 per orang. Praktik ini diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025.
“Benar, dalam pemeriksaan Kapus mengakui adanya pemotongan uang sebesar Rp 200 ribu dari setiap pegawai yang melakukan perjalanan Program,” tegas Geriman Kurniawan kepada media ini.
Namun, terkait laporan yang menyebutkan adanya pemotongan jauh lebih besar yang diduga dilakukan, Kapus membantahnya dengan tegas.
Sebanyak 10 orang pegawai melaporkan bahwa mereka pernah dipotong hingga Rp 700.000 pada tahun 2024 dan Rp 500.000 pada tahun 2025.
Terkait angka fantastis tersebut, Geriman menyampaikan bahwa Kapus TIDAK MENGAKUI hal itu. Menurut versi Kapus, nominal yang dipotong tidak sebesar yang diberitakan dan dilaporkan para pegawai, melainkan hanya sesuai yang diakuinya yakni Rp 200 ribu.
Lanjut Kadis, Uang yang di Potong boleh Kapus Untuk Biaya Operasional,
Sensasi terbesar dalam kasus ini adalah beredarnya bukti rekaman suara yang diduga kuat memperdengarkan suara Kapus Alexander Lessil yang meminta sejumlah uang, yang dibagikan ke beberapa pihak, termasuk menyebut nama Kadis Kesehatan sendiri.
Menanggapi hal yang sangat sensitif dan memalukan ini, Geriman Kurniawan memberikan tanggapan yang mengejutkan.
“Terkait bukti rekaman tersebut, Kapus sudah meminta maaf kepada saya,” ungkap Geriman singkat.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah permintaan maaf tersebut berarti mengakui bahwa isi rekaman itu benar adanya? Atau hanya sekadar meminta maaf karena namanya terseret?
Hingga saat ini, publik menunggu tindakan tegas dari Dinas Kesehatan. Mengingat kasus ini sangat merugikan pegawai dan berpotensi melibatkan aliran dana ke jenjang yang lebih tinggi, masyarakat menuntut agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan diperiksa secara hukum yang berlaku.(*)
