Piru, Kilasnusantaranews.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi mengeluarkan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Surat bernomor … yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Leverne A. Tuasuun, SP., M.Si, pada 17 April 2026 ini membuka pendaftaran mulai 17 April hingga 1 Mei 2026.
Namun, di balik pembukaan seleksi ini, tersimpan keanehan dan pertanyaan besar yang membuat publik bertanya-tanya.
Teridentifikasi jelas bahwa beberapa dinas yang sangat strategis dan vital saat ini kondisinya kosong melompong tanpa kepala definitif. Posisi yang diketahui kosong antara lain:
1. Dinas Pekerjaan Umum (PU) – Ujung tombak Infrastruktur
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – Jantung Keuangan Daerah
3. Dinas Ketahanan Pangan – Urusan Pangan Rakyat
Padahal, ketiga lembaga ini memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun yang menjadi sorotan tajam, ketiga jabatan penting ini justru tidak dimasukkan dalam daftar yang akan diisi melalui seleksi terbuka atau “lelang” kali ini.
Masyarakat sangat kebingungan dengan kebijakan ini. Jika jabatan tersebut memang kosong dan kosongnya sudah lama, mengapa tidak segera diisi dengan mekanisme seleksi terbuka yang transparan seperti jabatan lainnya?
“Sangat tidak masuk akal. Dinas PU itu urusannya jalan dan jembatan, BPKAD itu urusannya uang negara, Ketahanan Pangan itu urusan perut rakyat. Kenapa posisi-posisi seberat dan sesensitif ini dibiarkan kosong dan tidak ikut dilelang? Apa alasannya? Apakah ada kepentingan tertentu di balik layar?” tanya Rizki Payapo, tokoh pemuda SBB dengan nada tinggi.
Publik menilai, membiarkan dinas strategis tanpa pemimpin yang sah adalah bentuk kelalaian yang bisa menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Pertanyaan paling mendasar yang dilontarkan oleh masyarakat adalah soal logika kebijakan.
“Ini pertanyaan jutaan rupiah: Kalau memang niatnya tidak akan dilelang dan tidak akan diisi dengan pejabat baru, lalu untuk apa jabatan tersebut dikosongkan dari pemimpin sebelumnya? Kenapa tidak dibiarkan saja orang lama yang memegang sampai ada penggantinya? Membiarkan kosong begitu saja itu namanya menyengsarakan birokrasi dan merugikan pelayanan publik,” kritiknya pedas.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa ada permainan di balik layar, atau jabatan-jabatan “gurih” tersebut sengaja dikosongkan untuk disiapkan bagi orang-orang tertentu yang tidak perlu melalui proses seleksi ketat, atau bahkan dibiarkan kosong agar pengelolaannya bisa diatur secara tidak wajar.
Meskipun beberapa jabatan penting dikesampingkan, proses seleksi untuk posisi lainnya tetap berjalan dengan tahapan:
– Pendaftaran: 17 April s.d 1 Mei 2026
– Seleksi Administrasi: 4-5 Mei 2026
– Assessment Center & Rekam Jejak: 6-8 Mei 2026
– Penulisan Makalah: 11 Mei 2026
– Wawancara: 18-20 Mei 2026
– Pengumuman Akhir: 23 Mei 2026
Publik menuntut penjelasan yang jelas dan transparan dari Pemerintah Kabupaten SBB.
“Jangan main-main dengan urusan negara. Dinas PU, BPKAD, dan Ketahanan Pangan itu terlalu vital untuk dibiarkan main-main. Kalau dikosongkan, jelaskan alasannya. Kalau tidak mau dilelang, jelaskan alasannya. Jangan biarkan rakyat bertanya-tanya dan curiga ada yang tidak beres dalam manajemen pemerintahan ini,” tandasnya.(*)
