JAKARTA,Kilasnusantaranews.com — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit sektor transportasi nasional. Mulai dari terganggunya layanan kapal perintis dan kapal penumpang, mahalnya harga tiket pesawat, rendahnya ketepatan waktu penerbangan, hingga tingginya angka kecelakaan transportasi yang terus memakan korban jiwa.
Menurut Saadiah, persoalan transportasi saat ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan menyangkut kualitas layanan publik, pemerataan konektivitas, dan jaminan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Transportasi adalah urat nadi konektivitas nasional. Ketika layanan transportasi terganggu, yang terdampak bukan hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan akses terhadap pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” kata Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 4 Juni 2026.
Saadiah menyoroti pelaksanaan program subsidi angkutan laut atau Public Service Obligation (PSO) yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala di daerah kepulauan. Di wilayah Maluku Barat Daya, misalnya, muncul protes masyarakat terkait perubahan trayek dan penghapusan sejumlah pelabuhan dari lintasan kapal perintis.
Keluhan serupa juga terjadi pada lintasan Ambon–Teor dan Seram Bagian Timur yang sempat mengalami kekosongan layanan akibat tidak tersedianya kapal pengganti. Sementara itu, sejumlah wilayah di Papua, Papua Barat, dan kawasan perbatasan Kalimantan Utara dinilai masih belum memperoleh layanan transportasi laut yang memadai.
Menurut Saadiah, kondisi tersebut menunjukkan tujuan utama PSO untuk menjamin konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.
“Wilayah kepulauan dan daerah terluar sangat bergantung pada transportasi laut. Negara harus memastikan tidak ada daerah yang terisolasi akibat perubahan trayek, keterbatasan armada, maupun ketidakpastian jadwal pelayaran,” ujarnya.
Selain transportasi laut, Saadiah juga menyoroti sektor penerbangan yang dinilai semakin membebani masyarakat akibat potensi kenaikan harga tiket pesawat. Kebijakan fuel surcharge, kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta keterbatasan jumlah armada disebut menjadi faktor yang mendorong tingginya biaya perjalanan udara.
Menurut dia, persoalan tersebut sangat dirasakan masyarakat di kawasan timur Indonesia yang masih bergantung pada transportasi udara sebagai sarana utama mobilitas antarpulau.
“Bagi masyarakat kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan transportasi, melainkan kebutuhan dasar untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa mahalnya harga tiket tidak hanya berdampak pada penumpang, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi barang, sektor pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat ketepatan waktu penerbangan atau On Time Performance (OTP). Berdasarkan data yang dipaparkan Saadiah, target OTP nasional sebesar 80 persen belum tercapai. Bahkan pada periode angkutan Lebaran 2026, angka OTP hanya berada pada kisaran 75,6 persen.
Kondisi itu berarti hampir satu dari empat penerbangan mengalami keterlambatan.
Saadiah menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penerbangan nasional, mulai dari penambahan armada, penguatan sistem navigasi penerbangan, hingga pengelolaan slot penerbangan yang lebih efektif.
Di sisi lain, persoalan keselamatan transportasi juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025 mencapai 155.443 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 75.555 jiwa.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional keselamatan transportasi dan standar keselamatan global.
Tidak hanya di jalan raya, berbagai insiden juga masih terjadi pada moda transportasi laut, udara, dan perkeretaapian. Karena itu, Saadiah menilai persoalan keselamatan harus ditangani secara lintas moda melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan pengawasan, kelaikan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan berjalan dengan baik,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab kerusakan infrastruktur jalan dan pemicu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, kerugian ekonomi akibat praktik ODOL mencapai Rp43,4 triliun setiap tahun.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Saadiah mendorong pemerintah memperkuat pengawasan keselamatan transportasi, menambah armada di sektor laut dan udara, mereformasi skema pendanaan PSO berbasis kinerja, mempercepat penanganan kendaraan ODOL, serta memastikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan transportasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah jalan, pelabuhan, maupun bandara yang dibangun.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah masyarakat semakin mudah terhubung, semakin aman bepergian, dan semakin terjangkau dalam mengakses layanan transportasi,” ujar Saadiah.(*)
