Piru, Kilasnusantaranews.com – Lebih dari setahun menjabat, kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Bupati Asri Arman menuai kritik pedas. Visi dan misi besar yang dijanjikan saat kampanye dinilai gagal total, tidak satupun terwujud secara nyata, bahkan dinilai berjalan di tempat.
Hal ini diungkapkan oleh berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa pembangunan dan pelayanan publik belum menunjukkan capaian signifikan.
Salah satu penyebab utama kegagalan ini disoroti oleh tokoh masyarakat, Muh. Aswan. Menurutnya, roda pemerintahan berjalan pincang dipicu oleh kuatnya intervensi pihak luar struktur birokrasi, termasuk diduga kuat keterlibatan istri Bupati, Ny. Yeny Rosbayani Asri.
“Banyak program OPD tidak berjalan maksimal karena terlalu banyak campur tangan dari istri bupati. Seharusnya beliau fokus pada peran di PKK, bukan mengurusi urusan teknis dinas,” tegas Aswan di Kantor Bupati, Senin (20/4).
Ia menegaskan, sikap yang dinilai terlalu ikut campur ini membuat Bupati seolah tunduk dan tidak bisa bergerak bebas sesuai visi misinya.
“Yang terjadi sekarang, masyarakat menilai istri bupati lebih berperan daripada bupati sendiri. Akibatnya pemerintahan berjalan pincang. Terbukti hingga saat ini, di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tidak terlihat ada kemajuan yang nyata,” tambahnya.
Kritikan juga ditujukan pada manajemen SDM aparatur. Muh. Aswan menuding bahwa penempatan pejabat tinggi dan kepala OPD lebih banyak didasarkan pada kedekatan personal atau hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak profesional.
“Banyak kepala OPD, Kabag, dan Plt Kadis yang duduk di jabatan strategis karena faktor kedekatan dengan bupati, bukan karena prestasi atau kapasitas. Ini yang membuat kinerja menjadi tidak maksimal,” ujarnya.
Sikap kritis juga dilontarkan oleh pengamat dan aktivis LSM, Abd. Gafur Kasturian. Ia menilai Bupati Asri Arman gagal menepati sumpah dan janjinya kepada rakyat.
“Selama kurang lebih satu tahun lebih, kepemimpinan ini hanya terjebak pada kegiatan seremonial dan formalitas yang minim manfaat nyata. Bupati tidak bisa menjalankan program sesuai visi misi karena terhalang oleh ulah pihak-pihak yang terlalu ikut campur,” tegasnya.
Gafur juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah krusial, seperti Konflik sengketa lahan Pisang Abaka yang tak kunjung usai.Ketegangan sosial horizontal antar warga yang dibiarkan berlarut-larut dan Tata kelola pemerintahan yang lemah dan administratif yang berantakan.
“Ini memicu krisis kepercayaan. Bupati tidak memiliki formula penyelesaian yang efektif, sehingga konflik tidak pernah tuntas sampai ke akarnya dan berpotensi memicu keresahan serta kekerasan,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Huamual Ahmad Asawala mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya. Ia menilai kondisi internal birokrasi saat ini sudah tidak kondusif dan terancam stagnan.
“Saya meragukan kepemimpinan ke depan. ASN di Pemkab SBB sekarang sudah terfragmentasi, terbelah menjadi kelompok pro dan kontra. Ini sangat berbahaya bagi jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
Menurutnya, akar masalahnya adalah komunikasi yang buruk dan kebijakan yang tidak partisipatif.
“Sebagai putra daerah, saya harap Bupati jangan terlalu ‘manja’ dan terlalu tunduk pada istrinya. Jangan sampai Ketua PKK bertindak layaknya Bupati, sementara Bupati sendiri kehilangan kendali. Perbaiki segera, kembalikan roda pemerintahan ke jalur yang benar demi rakyat SBB,” tandasnya.(*)
