Ambon,Kilasnusantaranews.com – Menjelang pembahasan anggaran tahun anggaran 2027, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menginisiasi pertemuan strategis bersama Gubernur Maluku dan seluruh jajaran teknis infrastruktur. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda masa reses yang dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman resmi Gubernur Maluku ini menghadirkan seluruh unsur penting pembangunan, mulai dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Sarana Prasarana Strategis, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku beserta jajaran teknisnya.
Dalam pengantarnya, Gubernur Maluku menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada progres fisik semata, tetapi juga harus memberikan dampak nyata dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menilai forum seperti ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah dan visi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Saadiah Uluputty menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memperkuat kesiapan Maluku dalam menghadapi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
“Saya sangat mengapresiasi respon cepat Bapak Gubernur Maluku yang langsung memfasilitasi pertemuan ini. Bahkan di tengah waktu istirahat, beliau langsung mengatur sehingga kita semua bisa duduk bersama malam ini,” ujar Saadiah dalam sambutannya.
Politisi Fraksi PKS ini menekankan pentingnya kesiapan sejak dini, terutama dalam memenuhi berbagai readiness criteria atau syarat kesiapan yang menjadi standar utama dalam pengusulan program pembangunan ke tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi upaya menyamakan persepsi. Kita perlu memastikan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan jelas, sehingga usulan program benar-benar siap secara administratif maupun substansi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Saadiah Uluputty bersama Gubernur Maluku mendengarkan secara langsung paparan dari para kepala balai terkait realisasi program yang telah berjalan, proyek yang sedang dikerjakan, hingga rencana strategis ke depan. Berbagai kendala teknis maupun non-teknis di lapangan juga turut disampaikan sebagai bahan evaluasi bersama.
Keduanya sepakat bahwa sinergi yang kuat antara DPR RI, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh wilayah Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari koordinasi yang berkelanjutan, sehingga setiap program yang diusulkan dalam pembahasan anggaran 2027 nanti dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku.
(*)
