AMBON, KilasNusantaraNews.com — Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin serah terima jabatan tujuh pejabat di lingkungan Polda Maluku, Kamis, 10 September 2026. Rotasi itu mencakup empat pejabat utama Polda Maluku serta tiga Kapolres di jajaran kewilayahan.
Upacara sertijab berlangsung di Aula Polda Maluku, Tantui, Ambon. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel Polri.
Empat posisi pejabat utama yang berganti ialah Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM), Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud), Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN), serta satu jabatan pejabat utama lainnya.
Pada jabatan Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M. mendapat penugasan baru sebagai Karo SDM Polda Lampung. Posisinya digantikan Kombes Pol. Dicky Irawan Kesuma, S.I.K., M.Si.
Perubahan juga terjadi pada Dirpolairud Polda Maluku. Kombes Pol. Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si. mendapat penugasan baru sebagai Navigator Laut Madya Tk. II Baharkam Polri. Jabatan tersebut kemudian dipercayakan kepada Kombes Pol. Welly Djatmiko, S.H., S.I.K., M.Si.
Sementara jabatan Ka SPN Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol. Romi Agusriansyah, S.I.K. kepada AKBP Murhadiansyah, S.I.K., M.H.
Rotasi paling mendapat perhatian terjadi pada tiga kepolisian resor di wilayah Maluku: Polres Buru, Polres Seram Bagian Barat (SBB), dan Polres Seram Bagian Timur (SBT).
Di Polres Buru, jabatan Kapolres diserahterimakan dari AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M. kepada AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M.
Andi Zulkifli sebelumnya menjabat Kapolres SBB. Dengan rotasi tersebut, kepemimpinan Polres SBB beralih kepada AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A.
Adapun jabatan Kapolres SBT diserahterimakan dari AKBP Alhajat, S.I.K. kepada AKBP Ricky Pranata Vivaldy, S.P., S.I.K., M.H.
Alhajat selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kabagdalops Roops Polda Maluku.
Pergantian tiga Kapolres tersebut bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi. Para pejabat baru langsung berhadapan dengan karakter wilayah dan persoalan keamanan yang berbeda-beda.
Di Buru, SBB, dan SBT, kepolisian dituntut tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mampu merespons persoalan masyarakat secara cepat, terukur dan transparan.
Khusus SBB, Kapolres baru akan menghadapi wilayah dengan bentang geografis yang luas serta dinamika persoalan hukum dan keamanan yang membutuhkan koordinasi kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Pergantian kepemimpinan juga menjadi momentum untuk mengukur kembali kinerja pelayanan publik di tingkat Polres. Masyarakat akan menilai bukan dari seremoni pelantikan, melainkan dari bagaimana polisi menangani laporan, menjaga keamanan, memberantas tindak pidana dan memberikan kepastian hukum.
Dalam konteks itu, jabatan Kapolres membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Kebijakan yang diambil di tingkat kewilayahan akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sertijab menjadi tanda dimulainya babak baru kepemimpinan. Tantangannya kini adalah memastikan penyegaran organisasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Bagi tiga Kapolres baru, ukuran keberhasilan bukan semata kemampuan menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga keberanian mengambil keputusan, profesionalitas anggota, keterbukaan terhadap pengawasan serta kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.(*)
