Piru, Kilasnusantaranews.com – Pernyataan dan perilaku Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Ny. Yeni Rosbayani Asri, yang sering menyebut dirinya sebagai “Ibu Bupati” dan berterima kasih seolah-olah dirinya juga dipilih oleh rakyat melalui pemilu, memicu kemarahan besar di berbagai lapisan masyarakat.
Publik menilai tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan bicara, melainkan bentuk ketidaktahuan akan aturan ketatanegaraan dan bahkan dianggap sebagai penghinaan terhadap prinsip demokrasi.
Masyarakat menegaskan dengan sangat tegas bahwa sistem demokrasi di Indonesia bekerja dengan aturan yang sangat jelas: Rakyat memilih Pemimpin Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) melalui bilik suara.
“Sangat menyakitkan dan tidak tahu diri. Rakyat datang ke TPS untuk memilih Bupati Asri Arman dan Wakilnya SelfinusKainama, bukan memilih Istrinya. Bagaimana bisa dia berani bilang ‘terima kasih sudah memilih saya’? Itu sama saja mencuri mandat rakyat yang bukan haknya. Ini penghinaan terhadap demokrasi!” ujar Rizki Payapo SBB
Publik menekankan, jabatan Ketua TP-PKK adalah jabatan ex-officio atau jabatan yang didapat karena status perkawinan, bukan karena perolehan suara. Mengklaim diri sebagai “dipilih rakyat” adalah kebohongan publik dan pelecehan terhadap hak pilih setiap warga negara.Ungkap Rizki
Tanggapan pedas juga dilayangkan terkait kebiasaan menyebut diri sebagai “Ibu Bupati”. Masyarakat menilai ini menunjukkan ambisi kekuasaan yang berlebihan dan tidak menghormati aturan main pemerintahan.
“Di mana etikanya? Di mana sopan santunnya sebagai istri pejabat? Bupati itu cuma satu, yaitu suaminya. Dia itu cuma istri, pendamping. Kalau sudah berani menyebut diri Ibu Bupati, itu tandanya dia ingin disejajarkan, ingin dianggap setara, bahkan mungkin ingin merasa lebih berkuasa dari jabatan yang sebenarnya. Ini merendahkan martabat lembaga dan institusi negara,” kritik Rizki yang juga seorang pemerhati sosial politik.
Hal ini dinilai sangat berbahaya karena menciptakan tatanan kepemimpinan yang rancu, di mana posisi non-struktural merasa memiliki wewenang melebihi pejabat yang sah.
Kombinasi antara gaya bicara yang melampaui batas dan perilaku yang mendominasi membuat publik menyimpulkan bahwa terjadi ketimpangan yang parah dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Sudah satu tahun lebih, visi Agro-Marine tidak terlihat hasilnya, yang ada cuma kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Dan yang paling parah, yang mengatur dan yang merasa paling berkuasa justru orang yang tidak dipilih rakyat. Ini namanya pemerintahan tidak normal. Demokrasi sudah dipijak-pijak,” tambahnya.
Masyarakat khawatir, jika pemahaman tentang demokrasi dan hierarki jabatan selemah ini, maka kebijakan-kebijakan yang diambil tidak akan berpihak pada rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pencitraan dan kepuasan pribadi.
Publik memberikan peringatan keras agar segera merubah cara bicara dan sikap.
“Tolong pahami posisi! Anda adalah Istri Bupati dan Ketua PKK, bukan Bupati dan bukan wakil rakyat yang dipilih langsung. Jangan mencampuradukkan peran, jangan mengklaim apa yang bukan hakmu, dan jangan merusak tatanan demokrasi hanya karena ingin terlihat hebat dan berkuasa.” Tagas Rizki
Hingga saat ini, masyarakat menunggu apakah pihak yang bersangkutan akan sadar dan memperbaiki tutur kata serta sikapnya, atau justru semakin mempertegas dominasi yang dianggap sangat menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik.(*)
