PIRU,Kilasnusantaranews.com – Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk masa bakti 2026–2031 yang berlangsung di Ruang Sidang Lantai III Kantor Bupati, Sabtu (2/5/2026), menuai kritik pedas dan kekecewaan mendalam.
Acara yang menjadi alasan utama diundurnya peringatan Hari Pendidikan Nasional dari jadwal resmi pusat ini ternyata juga diselenggarakan dengan tata cara yang dinilai sangat tidak pantas, memalukan, serta dianggap telah mencederai nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Bahkan lebih jauh lagi, kelalaian penyelenggara dinilai telah merendahkan wibawa dan nama baik Ketua PMI Provinsi Maluku, Prof. Jhon Ruhulesyn, yang dikenal luas sebagai tokoh sentral perdamaian dan figur terhormat di tanah Maluku.
Kekecewaan yang meluap-luap ini disampaikan secara tegas oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat, Syuaib Pattimura. Menurutnya, kesalahan fatal dalam tata acara yang terjadi bukan hanya melukai perasaan umat beragama, tetapi juga menjadi aib yang tidak seharusnya menimpa seorang pemimpin dan tokoh besar seperti Prof. Jhon Ruhulesyn.
Syuaib menjelaskan, dalam setiap kegiatan resmi pemerintah maupun organisasi di daerah ini, pembacaan doa baik yang disampaikan oleh perwakilan agama Islam maupun Kristen selalu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sakral.
Secara etika keprotokolan dan kebiasaan yang berlaku umum, doa senantiasa diletakkan di bagian paling awal untuk membuka acara atau di bagian akhir sebagai penutup.
Hal ini dilakukan untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya, memohon keberkahan, kelancaran, serta hasil terbaik dalam setiap langkah yang diambil. Posisi ini merupakan cerminan bahwa nilai spiritual dan agama adalah landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, lanjut Syuaib, apa yang terjadi dalam acara pelantikan PMI kemarin sungguh berbeda, janggal, dan sangat menyimpang dari norma kesopanan yang berlaku. Ia mengaku bahwa pihaknya diundang secara resmi oleh panitia penyelenggara untuk hadir dan bertugas membacakan doa dalam acara puncak tersebut.
Acara itu dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Maluku, Prof. Jhon Ruhulesyn, dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat tinggi daerah, di mana Ny. Yeni Rosbayani Asri istri Bupati secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten SBB.
“Kami hadir dengan niat tulus untuk mendoakan agar organisasi kemanusiaan ini semakin berkah dalam bekerja membantu sesama. Namun, apa yang kami temukan di lokasi sungguh di luar dugaan dan sangat menyedihkan. Pembacaan doa justru ditempatkan pada posisi yang sangat tidak wajar, seolah-olah hanya dijadikan pengisi celah, sekadar formalitas belaka, atau bahkan disisipkan di antara rangkaian acara yang tidak pantas. Posisi itu sama sekali tidak menunjukkan penghormatan bahwa doa adalah nafas dan penggerak utama segala aktivitas kita,” ungkap Syuaib dengan nada kekecewaan yang mendalam.
Syuaib menegaskan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan resmi yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang. Artinya, organisasi ini dibentuk untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yang sejatinya sangat sejalan dan selaras dengan ajaran semua agama yang ada di Indonesia yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan, dan ketulusan hati.
“Namun sayang, nilai-nilai luhur itu justru dicederai dan diinjak-injak dalam acara yang mestinya menjadi momen kebanggaan ini. Bagaimana mungkin organisasi yang mengatasnamakan kemanusiaan dan sering turun membantu masyarakat saat musibah justru tidak memberikan penghormatan yang layak kepada nilai-nilai agama yang menjadi sumber dari nilai kemanusiaan itu sendiri?” tegasnya.
Lebih jauh lagi, Syuaib menyoroti dampak buruk dari kesalahan fatal ini terhadap sosok pimpinan acara saat itu. Ia menyebutkan bahwa penyelenggaraan yang asal-asalan dan tidak beretika ini sangat memalukan Prof. Jhon Ruhulesyn. Sebagaimana diketahui, Prof. Jhon bukan sekadar pejabat organisasi, melainkan seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, tokoh sentral perdamaian Maluku yang jasanya sangat besar dalam menyatukan kembali anak bangsa pasca-konflik, serta sosok yang selalu dijuluki sebagai bapak perdamaian dan figur panutan di tanah ini.
“Sangat disayangkan sekali, seorang tokoh besar, pemimpin yang sangat dihormati, dan tokoh perdamaian selevel Prof. Jhon Ruhulesyn harus menelan kepahitan dan rasa malu akibat tata acara yang berantakan seperti ini. Beliau datang ke sini membawa nama baik dan wibawa yang sudah dibangun bertahun-tahun.
Tapi karena kelalaian dan ketidaktahuan panitia di tingkat kabupaten, nama besar beliau seolah dinodai dan acara yang dipimpinnya justru dikenang sebagai acara yang tidak menghargai agama. Ini sangat memalukan, sangat tidak pantas, dan merupakan kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan begitu saja,” tandas Syuaib dengan nada tinggi.
Menurutnya, penempatan doa pada posisi yang tidak semestinya dalam susunan acara merupakan bukti nyata bahwa penyelenggara acara dalam hal ini pihak protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bekerja secara asal-asalan, tidak paham etika keprotokolan yang baik, dan tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Akibatnya, bukan hanya umat beragama yang tersinggung, namun nama baik seorang tokoh besar pun turut menjadi korban ketidakmampuan panitia.
“Ini sangat memalukan. Sangat disayangkan sekali hal seperti ini terjadi di lingkungan kantor bupati. Padahal kita tahu betapa mulianya nama Prof. Jhon di mata masyarakat Maluku. Bagaimana mungkin kita membiarkan tokoh perdamaian yang kita hormati harus malu karena kesalahan sepele tapi berdampak besar seperti ini?” tambahnya.
Syuaib Pattimura menuntut agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga sekaligus teguran keras bagi Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya. Ia meminta agar ke depannya penyelenggara acara lebih menghargai tata cara yang berlaku, tidak lagi menganggap doa hanya sebagai hiasan atau pelengkap semata, serta benar-benar menempatkan nilai agama pada kedudukan yang mulia. Selain itu, ia juga mengingatkan agar setiap penyelenggaraan acara resmi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional, mengingat siapa pun yang hadir dan memimpin acara tersebut memiliki wibawa dan nama baik yang harus dijaga bersama.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat maupun pengurus PMI terkait kritik keras dan kekecewaan yang disampaikan oleh Sekretaris MUI tersebut. Publik pun kini menanti penjelasan, mengapa acara yang dianggap sangat penting hingga mampu menggeser jadwal peringatan hari besar nasional tersebut justru disiapkan dengan tata cara yang dinilai sangat buruk, menyinggung perasaan umat beragama, dan akhirnya merendahkan wibawa tokoh besar perdamaian Maluku.(*)
