Piru, KilasNusantaraNews.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, membuka Rapat Koordinasi Awal Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Pengembangan Kawasan Strategis (TPK IBM PKS) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amboina, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin, 27 Juli 2026.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama 27–28 Juli 2026 itu diselenggarakan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku sebagai forum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Maluku.
Dalam sambutannya, Saadiah mengatakan setiap program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap program yang dialokasikan melalui APBN benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Saadiah.
Anggota Komisi V DPR RI itu menjelaskan, Program PISEW merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak semata menghadirkan sarana fisik, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, menjaga kualitas komoditas, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh.
“PISEW bukan hanya membangun jalan atau infrastruktur fisik. Lebih dari itu, program ini membangun akses ekonomi masyarakat. Ketika konektivitas semakin baik, hasil panen dapat dipasarkan lebih cepat, kualitas komoditas tetap terjaga, biaya distribusi menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.
Ketua Panitia, Muhammad Ali Tasrif, mengatakan Program PISEW Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Maluku telah memasuki tahap pelaksanaan. Program tersebut akan dilaksanakan di sebelas lokasi yang tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Menurut Muhammad Ali, rapat koordinasi awal diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan program sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang diharapkan.
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Andreas Budi Wirawan, mengatakan koordinasi sejak awal menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Ia menilai keberhasilan Program PISEW tidak hanya bergantung pada kualitas pembangunan fisik, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta seluruh mitra pelaksana di lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan harus berlangsung tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Andreas.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Maluku diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan Program PISEW Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.(*)
