LUBUKLINGGAU,KilasNusantaraNews.com — Seorang warga Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, meminta pemerintah setempat mengevaluasi data penerima bantuan sosial (bansos). Ia mengaku berada dalam kondisi ekonomi terbatas, namun tidak pernah menerima bantuan meski telah terdata dalam kelompok desil penerima bantuan.
Warga tersebut, Nursia, yang berdomisili di wilayah Lubuklinggau Barat II, mengaku hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus pengasuh anak dengan penghasilan sekitar Rp300 ribu per bulan. Suaminya, Muhammad Sidik, telah lama meninggal dunia.
Semasa hidup, kata Nursia, suaminya bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak tetap. Dalam sehari, penghasilannya terkadang hanya sekitar Rp7 ribu hingga Rp15 ribu.
Menurut Nursia, kondisi ekonominya jauh dari berkecukupan. Ia menyebut tempat tinggal yang ditempatinya saat ini merupakan rumah sederhana peninggalan neneknya. Selain rumah tersebut, dia mengaku tidak memiliki aset atau sumber penghasilan lain yang memadai.
Nursia mempertanyakan mekanisme penetapan penerima bansos. Dia mengaku melihat adanya warga yang menurutnya memiliki pekerjaan dan penghasilan lebih baik justru mendapatkan bantuan pemerintah.
“Kadang saya bertanya, mengapa pegawai kantor atau guru bisa mendapatkan bantuan, sedangkan saya yang hanya bekerja sebagai buruh harian tidak pernah mendapat,” ujar Nursia.
Ia mengatakan persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pemerintah daerah. Namun, dia berharap pemerintah melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi ekonomi warga sebelum menetapkan atau memperbarui data penerima bantuan.
Nursia juga mengaku pernah mempertanyakan persoalan tersebut. Menurut dia, proses penetapan penerima bantuan berkaitan dengan data dari pemerintah pusat sehingga pemerintah di tingkat bawah tidak sepenuhnya menentukan siapa yang berhak menerima.
Namun, menurut Nursia, kondisi di lapangan dapat berubah. Data penerima bantuan, kata dia, semestinya diperbarui berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau bisa pemerintah turun langsung ke lapangan. Lihat keadaan dan kondisi warga, lalu berkomunikasi langsung. Dengan begitu bisa diketahui siapa yang benar-benar layak menerima bantuan,” katanya.
Ia berharap pemerintah Kota Lubuklinggau, termasuk pemerintah kelurahan dan perangkat terkait, melakukan klarifikasi serta verifikasi terhadap keluhan tersebut.
Nursia juga meminta Wali Kota Lubuklinggau memperhatikan persoalan ketepatan sasaran bansos. Menurut dia, evaluasi diperlukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat ketidaksesuaian data.
Dia menduga adanya kemungkinan ketidaktepatan dalam proses pendataan atau verifikasi. Namun, Nursia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan pemerintah.
“Saya tidak menyalahkan pemerintah setempat. Mungkin ada kejanggalan dalam pendataan atau proses pemilihannya. Karena itu, saya berharap pemerintah memeriksa langsung kondisi warga,” ujarnya.
Bagi Nursia, persoalan bansos bukan semata mengenai nominal bantuan, melainkan menyangkut keadilan dalam pelayanan publik. Ia berharap pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada warga berdasarkan kondisi ekonomi dan kriteria yang berlaku.
HIa juga meminta pemerintah membuka ruang klarifikasi bagi warga yang merasa belum mendapatkan haknya.
“Bijaksanalah menjalankan tugas negara. Bantuan harus tepat sasaran dan diberikan kepada orang yang memang layak menerimanya,” kata Nursia.(Andi Irawan)
