PIRU,KilasNusantaraNews.com — Kemarau panjang dan kebakaran hutan serta lahan berdampak terhadap tanaman perkebunan milik masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Tanaman kelapa, pala, cengkeh dan sejumlah komoditas lainnya dilaporkan mengalami kekeringan hingga terbakar.
Petani tanaman perkebunan asal SBB, Yudin Hitimala, mengatakan dampak kemarau mulai dirasakan sejak awal 2025. Menurut dia, hujan mulai berkurang sejak Februari dan kondisi semakin berat pada April-Mei.
“Petani sudah mulai melakukan aktivitas mengangkut air untuk menyiram tanaman. Sampai sekarang sudah sekitar enam bulan petani harus rutin mengangkut air menggunakan jeriken dengan tenaga manusia,” kata Yudin dalam keterangannya.
Menurut Yudin, persoalan yang dihadapi petani bukan hanya kekeringan. Kebakaran hutan dan lahan juga mengancam kebun masyarakat di sejumlah wilayah SBB.
Ia menyebut kebakaran terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Huamual, Kairatu, Kairatu Barat, Taniwel, Seram Barat dan Huamual Belakang. Namun, jumlah pasti tanaman yang mati akibat kekeringan maupun kebakaran masih memerlukan pendataan dan verifikasi pemerintah.
Di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, misalnya, Yudin memperkirakan sekitar 20 ribu pohon cengkeh, pala, kelapa dan tanaman perkebunan lainnya mati akibat kekeringan maupun terbakar.
“Di Masika Jaya, sekitar 20 ribu pohon sudah mati, baik karena kekeringan maupun kebakaran,” ujarnya.
Yudin mengatakan hingga kini api masih membakar sejumlah kawasan hutan dan lahan masyarakat di sekitar Dusun Masika Jaya, Titimandiri, Hanunu, Desa Alang dan wilayah Desa Waesala.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian serius karena tanaman perkebunan merupakan investasi jangka panjang masyarakat. Kerusakan tanaman tidak hanya berarti hilangnya hasil panen, tetapi juga menghilangkan sumber pendapatan petani untuk bertahun-tahun ke depan.
Yudin juga menyoroti kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi komoditas pertanian di Maluku. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah menjalankan agenda tersebut ketika produksi tanaman perkebunan masyarakat justru terancam akibat kekeringan dan kebakaran.
Menurut dia, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan keberlangsungan produksi di tingkat petani sebelum berbicara mengenai hilirisasi.
“Kalau tanaman perkebunan rusak akibat kekeringan dan kebakaran, bicara hilirisasi menjadi persoalan. Tanaman perkebunan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali berproduksi,” katanya.
Ia menilai penanaman kembali tanaman seperti cengkeh, pala dan kelapa membutuhkan waktu panjang sebelum mencapai produksi optimal. Karena itu, kerusakan tanaman saat ini dinilai dapat berdampak terhadap ketersediaan bahan baku industri pada masa mendatang.
Yudin juga mengkritik minimnya perhatian terhadap kondisi petani yang terdampak kekeringan dan kebakaran. Ia mengatakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat perlu hadir memberikan pendataan, bantuan dan langkah pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tanaman produktif.
Menurut dia, agenda hilirisasi semestinya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap petani sebagai penghasil bahan baku.
“Jangan sampai kita berbicara tentang hilirisasi, tetapi tanaman yang menjadi bahan bakunya justru habis karena kekeringan dan kebakaran,” ujarnya.
Yudin berharap pemerintah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap tanaman perkebunan yang rusak akibat kekeringan dan kebakaran di SBB serta daerah lain di Maluku.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk mengetahui besarnya kerugian petani sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan, mulai dari bantuan air, bibit, rehabilitasi lahan hingga program penanaman kembali.
Ia juga meminta pemerintah membuka data mengenai luas lahan terdampak dan jumlah tanaman yang mengalami kerusakan sehingga kebijakan pemulihan dapat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan.
“Petani membutuhkan kehadiran pemerintah. Jangan hanya menghitung luas lahan dan produksi di atas kertas. Pemerintah harus melihat kondisi kebun masyarakat secara langsung,” kata Yudin.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga persoalan kekeringan dan kebakaran tidak hanya dibahas setelah kerusakan meluas.
“Kontribusi sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian. Tetapi petani sering kali menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi bencana kekeringan dan kebakaran,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, angka kerusakan tanaman perkebunan akibat kekeringan dan kebakaran yang disampaikan Yudin masih berupa perkiraan. Data resmi mengenai luas lahan terdampak, jumlah tanaman yang mati dan nilai kerugian petani perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.(*)
