Rejang Lebong ,Kilasnusantaranews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat khusus pada hari ini (11 Maret 2026) untuk membahas langkah-langkah penanganan dampak dari kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muhammad Fikri Thobari. Rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai juga membahas evaluasi pengelolaan proyek pemerintah daerah yang sedang berjalan.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Rejang Lebong, Herman Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan pelaksanaan program kerja daerah tidak terganggu akibat kasus ini. “Kita harus menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan setiap proyek yang bermanfaat bagi masyarakat tetap berjalan sesuai dengan jadwal,” ujarnya.
Tim khusus yang dibentuk DPRD akan melakukan audit terhadap beberapa proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga terkait kasus korupsi. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong penetapan pelaksana tugas Bupati secepatnya untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di tingkat kabupaten.
Wakil Bupati Rejang Lebong, Siti Nurhaliza, yang hadir dalam rapat menyatakan siap untuk menjalankan tugas jika diperlukan. “Saya akan melakukan segala yang terbaik untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ungkapnya.
KPK juga menyampaikan bahwa penyelidikan kasus masih berlangsung dan akan segera mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai proyek yang menjadi objek penyelidikan serta jumlah nilai yang diduga terkena korupsi.(*)
