Setelah Kasus Pemalakan Anggaran Puskesmas Di Bongkar, Kapus Inamosol Ancam Pindahkan Pegawai Ke Manipa – Klaim Dekat Dengan Kadis

Aktivis Rizki Payapo: Kami Siap Proses Hukum dengan Bukti yang Cukup

banner 120x600

9Piru, Maluku,Kilasnusantaranews.com – Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, yang kini terjerat dugaan pemalakan anggaran besar-besaran, melakukan aksi yang mengkhawatirkan dengan mengancam pegawai yang membongkar kasusnya.

Selain mengancam akan memindahkan pegawai yang membocorkan informasi ke media, dia bahkan menentukan Pulau Manipa sebagai tempat tujuan pemindahan.

Ancaman tersebut disampaikan beberapa hari lalu saat bertemu dengan pegawai puskesmas. Lebih lanjut, sang kapus mengaku memiliki hubungan dekat dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sehingga bisa dengan mudah memindahkan siapapun yang berani mengekspos kasusnya ke publik.

Sebelumnya, Alexander telah menyatakan bahwa berita dugaan pemalakan yang melibatinya adalah hoax melalui klarifikasi di beberapa media online. Namun, redaksi memiliki bukti konkrit berupa rekaman suara yang jelas menunjukkan dia meminta dan membagikan uang dari anggaran puskesmas yang seharusnya diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Dugaan pemalakan mulai terkuak setelah seorang pegawai yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024, Alexander telah memaksa setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk menyerahkan uang antara Rp500.000 hingga Rp700.000 per orang.

Pada tahun 2025, dia diduga mengambil anggaran program dalam jumlah besar – Rp10 juta untuk diri sendiri, Rp8 juta untuk bendahara puskesmas, serta sebagian dana diberikan kepada pihak dinas terkait. Bahkan pada Rabu (21/01/2026), dia diduga kembali mengambil uang senilai Rp23 juta dari pemegang program puskesmas.

“Sesudah berita tentang kapus itu keluar, beliau langsung marah besar dan ancam kami semua pegawai,” ujar salah satu sumber yang mendengar langsung ancaman tersebut.

Sumber tersebut mengaku merasa tertekan namun sudah tidak bisa menahan lagi, dan meminta Bupati SBB, Kepolisian, serta Kejaksaan untuk segera bertindak tegas agar anggaran kesehatan rakyat tidak terus disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Menanggapi kasus ini, Rizki Payapo, Aktivis Seram Bagian Barat (SBB), menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti yang kuat. “Kami akan segera melakukan proses hukum dengan membuat laporan resmi agar kebenaran dan fakta sebenarnya dapat terungkap sepenuhnya,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *