Piru, Kilasnusantaranews.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menyehatkan justru menjadi mimpi buruk bagi siswa SD Negeri Iha Kulur, Kecamatan Huamual. Menu yang disajikan pada Kamis (2/4/2026) kemarin ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan hingga mengandung belatung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, belatung ditemukan pada kemasan susu yang menjadi bagian dari paket makanan yang dibagikan kepada para siswa. Menyadari kondisi yang sangat tidak layak konsumsi tersebut, pihak guru langsung bertindak cepat untuk mencegah hal yang lebih fatal terjadi. Beruntung, belum ada laporan mengenai keracunan massal dalam insiden ini.
Menanggapi skandal ini, Camat Huamual, Radjab Waleulu, mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut dan menyatakan akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
“Kejadian ini tentu sangat disayangkan. Kami akan menjalankan prosedur sesuai kewenangan untuk menyikapi temuan pada makanan MBG tersebut,” ujar Waleulu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur maupun penanggung jawab distribusi di kawasan Iha Kulur masih bungkam dan belum bisa dimintai keterangan resmi.
Insiden ini langsung mendapat sorotan tajam dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat. Melalui Sekretarisnya, Penuel M Supulatu, organisasi pemuda ini mengecam keras kelalaian fatal yang terjadi.
Supulatu menegaskan, temuan belatung dalam makanan siswa adalah bukti nyata pengelolaan yang sangat buruk dan tidak bertanggung jawab.
“Temuan belatung dalam makanan MBG adalah bentuk kelalaian yang sangat serius. Ini bukan hanya soal kualitas makanan, tetapi menyangkut keselamatan dan nyawa anak-anak,” tegas Supulatu dengan nada tinggi.
Ia menilai, pihak pengelola telah gagal total dalam menjaga standar kebersihan dan higienitas. Program mulia dari pemerintah pusat justru dicemarkan oleh keteledoran yang sangat memalukan.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola dapur agar benar-benar memperhatikan aspek higienis dan kualitas gizi makanan. Jangan sampai program yang baik justru mencederai kepercayaan masyarakat dan membahayakan generasi penerus,” tambahnya.
Lebih jauh, KNPI SBB mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tidak tinggal diam. Supulatu meminta evaluasi total dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai, termasuk pihak ketiga yang mengelola distribusi.
“Kami mendesak Pemda SBB untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk pengawasan ketat terhadap pihak ketiga yang terlibat. Jangan main-main dengan kesehatan anak-anak, kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi!” pungkasnya. (*)
