Taniwel Timur, Nusantaraharian.com – Suasana di lingkungan SD Inpres Uwen Pantai, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Hangat. Belasan orang yang terdiri dari pengurus Komite dan perwakilan Orang Tua Murid melakukan aksi demonstrasi di halaman sekolah.jumat 10 April 2016
Massa yang hadir membawa pamflet berisi tuntutan, menuntut adanya perbaikan manajemen sekolah serta pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan dan kondisi fasilitas pendidikan.
Aksi ini dipimpin langsung oleh perwakilan Komite Sekolah berinisial Joni Tomalepu, didampingi oleh para orang tua murid antara lain YL, PM , ML , MM dan RE.
Dalam orasinya, mereka menyuarakan tiga poin utama tuntutan yang ingin segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait:
1. Pencopotan Jabatan
Massa menuntut agar Kepala Sekolah SD Inpres Uwen Pantai segera dicopot dari jabatannya. Mereka menilai kinerja yang selama ini dijalankan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan orang tua siswa.
2. Pemeriksaan Dana PIP
Komite dan Orang Tua Murid meminta aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Kepala Sekolah terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka menuntut kejelasan dan transparansi mengenai penyaluran bantuan tersebut kepada siswa yang berhak menerimanya.
3.Kondisi Sarana Prasarana
Massa juga menyoroti kondisi fisik sekolah yang dinilai sangat memprihatinkan. Mereka menuntut tanggung jawab Kepala Sekolah karena sejak tahun 2022 hingga saat ini, tidak ada perubahan atau pembangunan signifikan terkait sarana dan prasarana pendidikan.
Merespons gelombang protes tersebut, Kepala Sekolah Adelina Solarbesain, S.Pd., akhirnya membuka suara melalui klarifikasi yang disampaikan pada Kamis, 9 April 2026.
Dalam penjelasannya, Adelina mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola sekolah dan secara terbuka memohon maaf kepada seluruh orang tua siswa serta masyarakat luas.
“Beta memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Beta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan melakukan perbaikan tata kelola ke depannya,” ucap Adelina.
Ia pun memaparkan sejumlah alokasi anggaran dan kondisi di sekolah, antara lain:
Menjelaskan bahwa 10 pasang meja kursi sudah dianggarkan dan sedang dalam proses pengadaan. Untuk papan tulis, ia mengakui ada yang rusak namun sedang diupayakan penggantiannya. Ia juga mengaku telah melarang siswa membawa kursi dari rumah setelah mengetahui hal tersebut.
Menjelaskan rincian pembayaran sesuai juknis, baik untuk guru yang terdata di Dapodik maupun yang tidak, dengan total penyaluran mencapai Rp 16,5 Juta.
Mengakui masih ada sebagian dana bantuan siswa yang belum diserahkan dan berjanji akan segera menyalurkannya kepada yang berhak.
Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang tua dan komite, Kepala Sekolah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi harapan pihak sekolah.
“Beta siap laksanakan dong pung tuntutan,” ujar Kepsek saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 10 April 2026.
Sementara itu, untuk memastikan kebenaran data dan laporan yang masuk, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat tidak tinggal diam. Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, membenarkan bahwa timnya sudah turun ke lapangan.
“Setelah dapat info lewat media, saya langsung perintahkan tim ke sekolah. Kami konfirmasi langsung ke Kepsek, Bendahara, dan masing-masing guru honorer, sekaligus cek kondisi fisik bangunan. Saat ini tim masih sementara proses investigasi,” ujar Indra Maruapey.
Proses audit ini bertujuan untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai aturan yang berlaku, serta memastikan hak-hak guru dan kebutuhan siswa terpenuhi dengan baik.
Masyarakat kini menanti hasil akhir dari investigasi Inspektorat ini untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak.(*)
