JAKARTA,Kilasnusantaranews.com – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memicu perdebatan baru mengenai arah dan tata kelola program unggulan pemerintah tersebut. Di satu sisi, pemerintah mengklaim kebijakan itu mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 3 triliun. Namun di sisi lain, penghentian operasional dinilai mengancam keberlangsungan ribuan dapur MBG, relawan, pekerja, hingga pemasok bahan pangan di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan distribusi MBG tidak akan dilakukan selama masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud untuk standardisasi tata kelola operasional dan efisiensi sumber daya,” kata Agustina dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Agustina, masa jeda selama kurang lebih tiga pekan akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, tata kelola operasional, hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Pemerintah menilai penghentian sementara merupakan langkah yang diperlukan untuk memperkuat fondasi pelaksanaan MBG yang dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami perluasan cakupan penerima manfaat.
Namun keputusan tersebut sekaligus menandai pertama kalinya program MBG dihentikan secara nasional sejak dijalankan secara masif.
Dapur Tutup, Insentif DihentikanDi balik alasan efisiensi dan evaluasi, terdapat konsekuensi yang tidak kecil. BGN menegaskan seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif.
“Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” ujar Agustina.
Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan operasional ribuan dapur MBG yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
Tidak hanya pengelola dapur, penghentian operasional juga berdampak pada relawan, tenaga kerja harian, pemasok bahan pangan, pelaku usaha mikro, hingga petani dan peternak yang menjadi bagian dari rantai pasok program.
Bagi sebagian pihak, penghentian distribusi selama tiga pekan bukan sekadar jeda operasional, melainkan berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi pada ekosistem yang telah terbentuk di sekitar program MBG.
Klaim Efisiensi Rp 3 Triliun BGN menyebut penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah mampu menghasilkan efisiensi anggaran dalam jumlah besar.
Agustina mengungkapkan penghematan insentif SPPG selama 18 hari mencapai Rp 3.004.560.000.000.
“Maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp 3.004.560.000.000. Lumayan angkanya,” kata dia.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai struktur pembiayaan MBG dan ketergantungan operasional program terhadap anggaran insentif yang nilainya mencapai triliunan rupiah hanya dalam hitungan hari.
Sejumlah pengamat menilai efisiensi anggaran memang penting, namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar di tingkat pelaksana.
GAPEMBI Menolak Surat Edaran BGN Penolakan terhadap kebijakan penghentian MBG datang dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI). Bahkan beberapa jam sebelum konferensi pers BGN digelar, organisasi tersebut telah lebih dahulu menyampaikan keberatannya.
Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony menilai keputusan penghentian distribusi MBG akan memukul banyak pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.
“Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk,” kata Alven dalam konferensi pers yang disiarkan Kompas TV.
Menurut dia, penghentian distribusi makanan secara mendadak berisiko menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Komoditas pertanian, hasil peternakan, serta berbagai bahan pangan lainnya dikhawatirkan mengalami penumpukan karena permintaan dari dapur MBG berhenti sementara.Di saat yang sama, ribuan relawan dan pekerja dapur disebut kehilangan sumber pendapatan selama masa penghentian operasional.
Kritik soal Penghentian Insentif Alven juga mempertanyakan keputusan penghentian insentif yang menurutnya dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dengan para mitra penyelenggara SPPG.
Ia mengibaratkan hubungan antara SPPG dan pemerintah seperti pemilik rumah yang menyewakan bangunannya kepada penyewa.
“Di SE tersebut, insentif kepada mitra yang masih dikuasai oleh pihak BGN. Ibarat kami punya rumah disewakan kepada pemerintah, pemerintah minta dispensasi atau edaran untuk tidak membayar sewa rumah selama libur,” ujarnya.
Menurut Alven, pemerintah seharusnya melibatkan para mitra sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap operasional mereka.
“BGN tidak pernah izin kepada kami untuk dispensasi tersebut, apakah kami memberikan atau tidak, tetapi tiba-tiba mengeluarkan SE. Itulah yang membuat menjadi ancaman serius ke banyak pihak,” kata dia.
Ujian Baru Program Unggulan Pemerintah Polemik penghentian sementara MBG menunjukkan bahwa program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa kini memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas.
Selain menyentuh kebutuhan gizi anak sekolah, program tersebut telah menciptakan mata rantai ekonomi yang melibatkan dapur umum, pekerja, relawan, petani, peternak, hingga pelaku usaha lokal.
Karena itu, keputusan penghentian distribusi selama masa libur sekolah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai kebijakan yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi bagi banyak pihak.
Di tengah klaim efisiensi anggaran sebesar Rp 3 triliun, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk meyakinkan publik bahwa penghentian sementara MBG benar-benar bertujuan memperbaiki tata kelola program, bukan justru mengorbankan ekosistem yang selama ini menopang pelaksanaannya.(*)
